Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan cadangan devisa yang naik di Tanah Air tidak menghilangkan kewaspadaan dalam menghadapi tekanan global saat langkah kebijakan suku bunga acuan Federal Reserve belum pasti.
Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa RI sebesar US$139 miliar atau setara Rp2.254,8 triliun (kurs Rp16.222/US$) pada akhir Mei 2024.
Posisi tersebut naik sebesar US$2,8 miliar atau Rp45 triliun jika dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar US$136,2 miliar.
Selain soal cadangan devisa, terdapat informasi komprehensif lainnya yang menjadi pilihan redaksi BisnisIndonesia.id pada Sabtu (8/6/2024). Di antaranya adalah:
1. Cadangan Devisa Mei Naik, Waspada Tekanan Global
Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa perkembangan cadangan devisa pada Mei 2024 tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, juga penerbitan global bond pemerintah.
“Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (7/6/2024).
Erwin menyampaikan, posisi cadangan devisa pada Mei 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
2. Likuiditas BSI Terancam Mengetat Imbas Keluarnya Dana Muhammadiyah
Beberapa hari publik diramaikan oleh keputusan organisasi keagamaan Muhammadiyah yang menarik dana simpanannya yang berada di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) untuk dialihkan ke bank lain. Lantas, seperti apa dampaknya pada likuiditas BSI?
Sebagaimana diketahui, beredar surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Surat bertanggal 30 Mei 2024 tersebut meminta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI ke bank syariah lain, seperti Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan lainnya.
3. Kawasan Industri Menadah Berkah Relokasi Manufaktur China
Relokasi industri dari China ke Tanah Air akan memacu investasi di sejumlah kawasan industri. Berbagai sektor industri termasuk otomotif dan kimia masih mendominasi.
Hal itu tecermin dari riset Jones Lang LaSalle (JLL). Temuan JLL menunjukkan keputusan manufaktur China merelokasi pabrik antara lain memperkuat rantai pasok, serta meminimalkan gangguan dari sisi pasar maupun distribusi.
Manufaktur China yang lebih memilih relokasi ke Asia Tenggara dan India, membidik peluang berupa tingkat upah dan biaya bahan baku murah. Tidak hanya itu, kesiapan hingga harga lahan juga menjadi pertimbangan penting.
4. Syarat Ketat Ormas Keagamaan Kelola IUP Tambang
Langkah pemerintah memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dipastikan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Eksekutif menyertakan sejumlah syarat ketat untuk masuk ke industri tersebut.
Bagi pemerintah pemberian izin tidak dilakukan pada satu ormas, namun merata pada semua ormas keagamaan. Meski begitu, Negara akan menyandingkan organisasi tersebut dengan kalangan profesional.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa IUP tidak dapat dipindah tangan seiring adanya pengaturan mengenai pemberian WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.
5. Bantahan Pemerintah Bakal Menunda Penarikan Iuran Tapera di 2027
Kabar mundurnya penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) santer menjadi pembicaraan di lini massa media sosial. Hal ini karena ucapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ditemui media usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI pada Kamis (6/6/2024).
Basuki mengatakan penarikan iuran Tapera tidak perlu tergesa-gesa. Adapun Komite Tapera yang diketuai oleh Basuki dan beranggotakan Menteri Keuangan, BP Tapera, hingga OJK juga akan tunduk apabila wakil rakyat meminta penarikan iuran tapera mundur.
“Jadi kalau misalkan ada usulan apalagi DPR misalnya Ketua MPR minta untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut,” ujarnya, Kamis (6/6/2024).
