Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka opsi untuk dapat menunda implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Opsi mundurnya penarikan tabungan Tapera hingga titipan jaga inflasi era Prabowo menjadi berita pilihan editor BisnisIndonesia.id yang terangkum dalam Top 5 News edisi Jumat (7/6/2024). Berikut selengkapnya:
1.Kala Pemerintah Buka Opsi Penarikan Iuran Tapera Berpeluang Mundur
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka opsi untuk dapat menunda implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Aturan Tapera tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Dasar beleid tersebut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020 yang tertulis bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja kepada Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) paling lambat tujuh tahun sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut.
Artinya, pendaftaran kepesertaan tapera, termasuk pemotongan gaji pekerja, wajib dilakukan paling lambat tahun 2027.
Basuki yang juga menjadi Ketua Komite Tapera mengatakan penarikan iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) tidak perlu tergesa-gesa.
Pemerintah sudah menyusun beleid Tapera sejak tahun 2016 lalu. Namun, bersama dengan Kementerian Keuangan melakukan pengecekan kredibilitasnya hingga akhirnya diputuskan implementasi baru dilakukan pada 2027.
“Sebetulnya, itu kan dari 2016 undang-undangnya, kemudian kami dan bu Menkeu agar dipupuk dulu kredibilitasnya karena ini masalah kepercayaan hingga kami undur sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” ujarnya saat ditemui di DPR, Kamis (6/6/2024).
Adapun Komite Tapera yang diketuai oleh Basuki dan beranggotakan Menteri Keuangan, BP Tapera, hingga OJK juga akan tunduk apabila wakil rakyat meminta penarikan iuran tapera mundur.
“Jadi kalau misalkan ada usulan apalagi DPR misalnya Ketua MPR minta untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut,” kata Basuki.
Menurutnya, implementasi Tapera sejatinya tidaklah genting untuk dilakukan sehingga dapat ditunda. Dia menepis kabar bahwa pemerintah seakan pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
2.Menghitung Kinerja IHSG Tanpa Saham Prajogo Pangestu
Kinerja saham-saham milik Prajogo Pangestu yang mulai berbalik melemah berpotensi mengancam kinerja IHSG secara keseluruhan, mengingat kinerja indeks komposit selama ini mayoritas ditopang oleh kinerja emiten-emiten tersebut.
Riset dari Verdhana Sekuritas menunjukkan bahwa saham-saham milik Prajogo bersama beberapa emiten lain yang sama fenomenalnya, menjadi penopang utama kinerja IHSG. Tanpa saham-saham tersebut, IHSG sejatinya bakal jatuh lebih parah dibandingkan yang kini tercatat.
Verdhana memperhitungkan efek 7 emiten fenomenal kepada IHSG. Empat di antaranya adalah milik Prajogo, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), dan PT Barito Pacific Tbk. (BRPT).
Selain itu, tiga lainnya yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA).
Menurut perhitungan Verdhana, kinerja IHSG hingga awal bulan ini yang sebesar 7.046 mencerminkan penurunan ‘hanya’ sebesar -5,2% dari posisi puncaknya pada tahun ini. Namun, jika 7 emiten tersebut tidak diperhitungkan, maka penurunan IHSG sejatinya mencapai 16% dari puncaknya tahun ini, menjadi hanya 5.850.
Sementara itu, jika dikurangi lagi dengan saham 4 bank besar, yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), maka penurunan IHSG dari puncaknya menjadi -20% ke level 5.589.
3.Mengukur Dampak Mandatori Biodiesel B40 Saat Produksi RI Sawit Stagnan
Pemerintah memastikan program mandatori biodiesel B40 akan diterapkan mulai 2025. Peningkatan pengembangan minyak nabati ini dilakukan di tengah produksi sawit di dalam negeri yang cenderung stagnan.
Sejauh ini, pemerintah baru mengimplementasikan biodiesel dengan kandungan solar bersama campuran 35% minyak nabati atau B35. Proyek ini membutuhkan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga 12 juta ton.
Kalangan pengusaha menghitung meningkatnya bauran minyak nabati menjadi 40 persen bakal mengerek kebutuhan CPO hingga 14 juta ton. Kondisi ini akan menggerus pos minyak sawit lainnya baik untuk konsumsi di dalam negeri maupun ekspor.
Belum lagi, langkah pemerintah dilakukan saat produksi minyak sawit mengalami perlambatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini makin memperumit upaya eksekutif mengimplementasikan rencana itu. Bahkan, Indonesia terancam jadi importir minyak sawit atau crude palm oil (CPO) akibat pengembangan biodiesel.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung menyebutkan bahwa produktivitas kelapa sawit petani swadaya saat ini masih jauh dari normal yaitu hanya sekitar 300 - 400 kilogram tandan buah segar (TBS) per hektare per bulan.
Di sisi lain, kebutuhan minyak sawit untuk energi di dalam negeri terus meningkat dengan adanya pengembangan biodiesel . Apalagi, pemerintah berencana terus melakukan pengembangan biodiesel hingga mencapai B50.
Produktivitas kebun kelapa sawit yang rendah, kata Gulat, dapat mengancam pasokan untuk pemenuhan minyak sawit sebagai bahan baku energi maupun pangan. "Kalau itu mimpi B50, kita sudah jadi importir CPO 1,2 juta ton per tahun dengan kondisi [produksi] saat ini," ujar Gulat dalam sebuah diskusi publik, Kamis (6/6/2024).
4.Susut Biaya Dana Bank Terpantik Guyuran Likuiditas
Industri perbankan kian menanti suntikan likuiditas dari Bank Indonesia. Itu dilakukan demi menyurutkan perebutan dana di pasar yang memberi dampak peningkatan cost of fund dan mendorong adanya penyesuaian suku bunga kredit.
Sebelumnya, BI menambah likuiditas sebesar Rp81 triliun ke perbankan mulai awal Juni 2024. Dengan tambahan tersebut, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) mencapai Rp246 triliun.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa tambahan insentif merupakan upaya bank sentral menjaga target pertumbuhan kredit yang dipatok 10—11% pada tahun ini.
“Kami masih yakin pertumbuhan kredit 10%-11% masih bisa tercapai, yaitu dengan tambahan likuitas dan bagi bank yang menyalurkan kredit bisa menggunakan SBN untuk repo ke BI,” tuturnya dalam konferensi pers, dikutip Kamis (9/5/2024).
Selain itu, tambahan amunisi bagi perbankan ini juga untuk memastikan kebutuhan likuiditas untuk menyalurkan kredit terpenuhi. Dengan demikian, perbankan tidak perlu menaikkan suku bunga kredit.
Dari sisi pemain, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menyambut baik atas hal tersebut. Perseroan menilai sedikit banyak akan membantu penekanan biaya dana alias cost of fund.
Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menargetkan biaya dana dapat turun 15-20 basis poin (bps) tahun ini. Tercatat deposit CoF perseroan pada kuartal I/2024 mencapai 3,41% naik 62 bps dari periode yang sama tahun lalu 2,79%.
“[Sementara] cost of credit [Coc] membaik karena ada perbaikan kualitas aset di hampir semua lini bisnis sejalan dengan tetap tumbuhnya portofolio, regular write off dan juga pembayaran,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (5/6/2024).
Tak hanya dari swasta, dari kalangan kelompok pelat merah yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) tak menampik fakta bahwa salah satu tantangan utama industri perbankan saat ini adalah pengetatan likuiditas dan tingginya biaya dana.
Corporate Secretary BTN Ramon Armando menyebut dengan menghadapi situasi pelik seperti ini, bank tidak punya banyak pilihan selain meninjau ulang target pertumbuhan kredit.
“Jika kita tidak menyeimbangkan target kredit dan biaya dana, akan berdampak pada profitabilitas bank,” ujarnya kepada Bisnis.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kemenkeu menetapkan target inflasi yang pada tahun depan ditetapkan sebesar 2,5% YoY. Kebijakan yang tertuang dalam Permenkeu 31/2024 itu memasang target pada 2026 sebesar 2,5%, sedangkan 2027 di angka 2,5% dengan deviasi 1%.
Di satu sisi, hal ini akan memudahkan pemerintah dalam membantu Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi melalui optimalisasi kebijakan anggaran negara untuk menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi guncangan yang disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen.
Di sisi lain, hal ini kontraproduktif dengan rangkaian penyusunan APBN 2025 yang pada hari ini dalam tahap pembahasan asumsi dasar ekonomi makro yang salah satunya menetapkan target inflasi.
Apabila dalam pembahasan di level panja tersebut target inflasi berbeda dengan Permenkeu 31/2024 maka pemerintah pun perlu melakukan penyesuaian.
Selain itu, penetapan target inflasi oleh Kemenkeu juga patut dipertanyakan karena selama ini instansi yang bertugas mengelola inflasi terpusat pada Bank Indonesia.
Komisi XI DPR RI dan pemerintah menyepakati target inflasi yang akan dijaga pada rentang 1,5% hingga 3,5% pada 2025.
Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah pada 2025 ditargetkan terjaga pada kisaran Rp15.300–Rp15.900 per dolar Amerika Serikat (AS)
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dalam rapat kerja bersama dengan pemerintah menyampaikan bahwa menjaga kestabilan inflasi dan nilai tukar rupiah sangat penting dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
.jpg?w=300&h=221)
