Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tak pernah menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Hal ini disampaikannya usai mengikuti gelar wicara bertajuk ‘Ngobrol yang Paten-Paten Aja Bareng Menko Marinves’ di Menara Global, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/6/2023).
“Siapa yang bilang saya menolak, enggak itu enggak [benar],” ujarnya kepada wartawan.
Untuk diketahui, di tengah berbagai kritik dan penolakan, pemerintah menggaungkan narasi bahwa manfaat atau benefit program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Program itu kian menjadi sorotan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. Riuh yang terjadi di masyarakat awalnya akan direspons dengan konferensi pers oleh Badan Penyelenggara atau BP Tapera, tetapi pada akhirnya petinggi pemerintahan pasang badan, konferensi pers diambil alih Kantor Staf Presiden (KSP).
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, dalam konferensi pers itu, langsung menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunda pemberlakuan Tapera bagi karyawan swasta meskipun terdapat berbagai protes dan penolakan. Moeldoko bahkan mengklaim bahwa Tapera akan memberikan keuntungan, bukannya beban.
Baca Juga
"Jadi saya ingin tekankan Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran, Tapera ini adalah tabungan. Dalam Undang-Undang memang mewajibkan. Bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana, apakah harus membangun rumah? Nanti pada ujungnya pada saat usia pensiun selesai, bisa ditarik dengan uang atau pemupukan yang terjadi," ujar Moeldoko dalam konferensi pers Tapera, Jumat (31/5/2024).
Pemerintah menarasikan bahwa keuntungan atau benefit program Tapera ada pada selisih beban jika mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) melalui Tapera dibandingkan dengan KPR komersial. Lalu, manfaat juga datang dari tabungan iuran yang memiliki imbal hasil, seperti halnya investasi.
