Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengebut penyelesaian perundingan Indonesia Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pihaknya menargetkan rangkaian perundingan IEU CEPA dapat rampung sebelum Oktober 2024 atau sebelum pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
"Mudah-mudahan sebelum lengser ya, sebelum Oktober. Saya sudah minta ke Pak Djatmiko [Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional] untuk kita selesaikan sebelum 20 Oktober [2024]," ujar Zulhas saat ditemui di Kantor Kemendag, Jumat (31/5/2024).
Zulhas menuturkan, perundingan selanjutnya yaitu putaran ke-19 direncanakan bakal digelar di Indonesia. Oleh karena itu, dia menargetkan seluruh pembahasan IEU CEPA dapat disepakati kedua pihak pada perundingan tersebut.
"Saya kejar Juli, awal Juli ini di sini [perundingan]," tuturnya.
Adapun perundingan IEU CEPA berjalan cukup panjang hingga memasuki putaran ke-18 yang berlangsung pada 13-17 Mei 2024.
Baca Juga
Diberitakan Bisnis.com sebelumnya, Kamis (30/5/2024), Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menjelaskan bahwa perundingan putaran ke-18 yang telah berlangsung pada 13-17 Mei 2024 berjalan dengan sangat baik.
Dia mengatakan, kedua belah pihak menunjukkan fleksibilitas untuk mengejar target penyelesaian perundingan pada 2024 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Komisi Eropa.
“Kita punya target karena antara Presiden Jokowi dan [Presiden Komisi Eropa] sudah sepakat menyelesaikan di tahun lalu, tapi diperpanjang tahun ini, harapannya sebelum dua-duanya menyelesaikan masa penugasan seharusnya bisa selesai, makanya kita berharap pada pertemuan pada 1-5 Juli yang terakhir,” jelasnya.
Sebanyak 11 isu telah disepakati hingga perundingan terakhir, diantaranya terkait cukai dan fasilitas perdagangan, pengamanan perdagangan, ekonomi dan peningkatan kapasitas, hambatan teknis perdagangan, sanitari dan fitosanitari, dan UKM.
Selain itu, isu yang telah disepakati juga terkait penyelesaian sengketa, kelembagaan dan ketentuan akhir, transparansi, praktik penyusunan regulasi, dan sistem pangan berkelanjutan. Sementara itu, masih terdapat 10 isu yang belum disepakati, misalnya terkait perdagangan barang, investasi, serta isu energi dan bahan baku.
