Bisnis.com, BOGOR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan komitmen dari negara-negara pendonor terkait implementasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) masih belum jelas.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Boby Wahyu Hernawan menuturkan di balik para pendonor yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), implementasi tersebut menjadi tantangan dunia.
“Ini tantangan global bukan hanya tantangan Indonesia, adalah merealisasikan komitmen itu. Indonesia siap, tinggal mereka [IPG],” ungkapnya saat Media Gathering, dikutip Jumat (31/5/2024).
Boby menyampaikan saat ini Indonesia telah meluncurkan dokumen Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) untuk pendanaan tersebut.
Dokumen tersebut menjadi amunisi untuk mendapat pendanaan internasional senilai US$20 miliar untuk proyek dan prioritas transisi energi Indonesia.
“Indonesia selalu melakukan PR-nya. Tinggal para pihak itu akan melakukan kewajibannya terhadap kita atau enggak,” tegasnya.
Baca Juga
Bahkan, Indonesia juga tengah fokus untuk mengimplementasikan Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi Nasional (PATEN) sebagai program JETP.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun terus menekankan komitmen implementasi pendanaan yang muncul selepas G20 pada 2022.
Dalam pertemuan COP28 pada akhir tahun lalu, dirinya menegaskan perlunya menerjemahkan aksi pendanaan iklim global menjadi aksi nyata dan tidak hanya menjadi retorika semata.
Komitmen Indonesia untuk melakukan transisi energi semakin tercermin dengan bergabungnya Indonesia menjadi Board Member Green Climate Fund (GCF) periode 2024-2027.
Harapannya, hal ini dapat mendorong pendanaan GCF dan menutup celah pendanaan dari target Paris Agreement senilai US$100 miliar.
Direktur Penghimpun dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Endah Tri Kurniawati menyampaikan memang pada dasarnya emisi terbesar justru dari negara maju.
Endah menuturkan faktanya negara-negara tersebut masih belum menunjukkan komitmen pendanaan perubahan iklim terhadap Paris Agreement dengan pemenuhan US$100 miliar.
“Emisi terbesar dari negara maju. Sudah komitmen apa belum? Belum [Paris Agreement] belum mencapai US$100 miliar,” ujarnya.
