Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lahan dan Izin Pabrik Masih Susah, Pertumbuhan Industri Sepatu Terhambat

Hambatan akses lahan untuk pembangunan pabrik dan izin berusaha dinilai masih runyam sehingga membuat investor industri alas kaki ragu.
Pekerja pabrik menyelesaikan proses produksi sepatu. /Ilustrasi-Bisnis.com-WD
Pekerja pabrik menyelesaikan proses produksi sepatu. /Ilustrasi-Bisnis.com-WD

Bisnis.com, JAKARTA- Kinerja pertumbuhan industri alas kaki dapat terkerek naik lebih dari 6% tahun ini kendati tata kelola perizinan usaha masih menjadi hambatan utama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) industri alas kaki tumbuh 5,90% year-on-year (YoY) pada triwulan I/2024 terhadap PDB. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang terkoreksi -2,75% YoY.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan hambatan akses lahan untuk pembangunan pabrik dan izin berusaha dinilai masih runyam sehingga membuat investor meragu.

"Secara umum perizinannan usaha kita masih sulit dan tidak ada kepastian. Padahal bagi dunia usaha kepastian dan kejelasan izin itu sangat penting karena swasta punya target dan tenggat waktu," kata Firman kepada Bisnis, Selasa (28/5/2024).

Hambatan izin usaha ini menjad bobot paling utama untuk ditangani demi mencapai target pertumbuhan yang agresif tahun depan. Iklim usaha yang baik dapat mendorong kinerja positif industri pengolahan.

Dari industri sepatu, dia melihat masih ada kasus investasi batal lantaran pembebasan lahan yang sulit, seperti pabrik sepatu di Sragen, Jawa Tengah yang tak kunjung dibangun.

Padahal, molor perizinan memicu beban investasi dan beban operasional usaha membengkak. Hal ini disebut dapat menahan kesempatan perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan industri yang lebih agresif.

"Misalnya dalam izin memulai usaha, kita dihadapkan dengan izin AMDAL [analisis dampak lingkungan] yang mahal dan lama. Kemudian dulu kita IMB [izin mendirikan bangunan] sekarang diganti PBG [persetujuan bangunan gedung] & SLF [sertifikat laik fungsi] itu juga mahal dan lama," jelasnya.

Di sisi lain, Firman melihat beberapa izin operasional juga banyak yang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga kepastian usaha menjadi semakin rumit.

Idealnya, akses lahan disediakan pemerintah dengan harga yg kompetitif. Saat ini, pembebasan lahan di luar kawasan industri lebih rumit dan memakan waktu yang tidak tentu.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper