Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Tetapkan Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Maksimal 38,71% pada 2025

Penetapan rasio utang tersebut sejalan dengan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperkirakan mencapai 2,45% hingga 2,82% dari PDB.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024). Dok Youtube TV Parlemen
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024). Dok Youtube TV Parlemen

Bisnis.com, JAKARTA – Rasio utang pemerintah pada 2025 ditetapkan maksimal sebesar 38,71% dari PDB dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024).

Penetapan rasio utang tersebut sejalan dengan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperkirakan mencapai kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB.

Sri Mulyani menegaskan, upaya untuk menutup defisit anggaran akan dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.

“Ditempuh dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 37,98%-38,71% PDB,” katanya.

Dalam dokumen KEM-PPKF, disebutkan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. 

Rasio utang meningkat tinggi, 9,14 poin persen pada 2020 menjadi 39,37% dari PDB, akibat tingginya kebutuhan pembiayaan untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). 

Rasio utang pemerintah pun kembali meningkat dan mencapai puncaknya sebesar 40,73% dari PDB pada 2021, yang masih mendukung pelaksanaan program PEN. 

Namun demikian, seiring dengan terkendalinya situasi pandemi dan perekonomian yang pulih, rasio utang pemerintah melandai menjadi sebesar 39,70% pada 2022 dan 38,98% pada 2023.

Pada tahun ini, rasio utang pemerintah ditargetkan kembali turun menjadi sebesar 38,26% dari PDB.

Untuk diketahui, penetapan kisaran rasio utang pada KEM-PPKF untuk 2025 lebih rendah dibandingkan dengan rentang yang ditetapkan dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) 2025, yang berkisar antara 39,77%-40,14% dari PDB.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper