Bisnis.com, BADUNG - Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan di sektor air dan sanitasi. Dalam gelaran World Water Forum ke-10 di Bali, pemerintah Indonesia menyerukan pembentukan pendanaan air dunia atau Global Water Fund untuk mencapai ketahanan air secara global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bahwa pemerataan akses terhadap air bersih menjadi hak dasar bagi penduduk di seluruh dunia. Namun, keuangan yang terbatas menjadi kendala dalam menyelesaikan krisis air global di banyak negara.
Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui bahwa selama ini banyak pemerintahan di negara berkembang sulit mendanai proyek air dan sanitasi. Hal ini disebabkan, proyek infrastruktur untuk air dan sanitasi membutuhkan biaya besar.
Di sisi lain, pengelolaan infrastruktur dan fasilitas air juga merupakan pekerjaan besar yang penuh risiko. Fakta itu membuat investasi di sektor air dan sanitasi kerap dianggap kurang menjanjikan.
"Jadi meskipun membutuhkan investasi yang besar. Namun tingkat pengembalian investasinya kurang menjanjikan karena tata kelola dan manajemen yang kurang baik," tuturnya.
Kolaborasi Pendanaan
Sri Mulyani menegaskan bahwa mengandalkan dana pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup untuk membangun ketahanan air. Meskipun Indonesia, kata dia, telah mengalokasikan sekitar 3,4% APBN untuk kebutuhan mitigasi iklim, termasuk untuk ketahanan air.
Baca Juga
Bahkan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen meningkatkan belanja untuk infrastruktur air dan sanitasi dalam APBN 2024, termasuk di dalamnya dana yang ditransfer ke daerah sebagai insentif.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta (private sector) dianggap menjadi kunci untuk mencapai ketahanan air. Namun, Sri Mulyani menekankan pada kolaborasi yang transparan antar keduanya. Kebijakan yang tepat, menurutnya, menjadi kunci untuk menarik lebih banyak investasi di sektor air dan sanitasi.
"Sebenarnya sektor swasta menyatakan minatnya. Namun bagaimana mewujudkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta di bidang air masih memerlukan kerja keras," ujarnya.
Dia pun mendorong para delegasi negara yang hadir dalam World Water Forum ke-10 untuk membentuk kemitraan antara pemerintahan dengan organisasi, swasta, komunitas termasuk filantropi yang bergerak di sektor air dan sanitasi dalam mewujudkan ketahanan air global.
"Jadi kebutuhan pendanaan tidak hanya bergantung pada publik, kami ingin mendorong semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mengatasi masalah ini yang sangat penting," ucapnya.
