Adapun, laporan Bappenas menyebut terdapat 113 proyek terkait air dan sanitasi senilai US$9,4 miliar telah disepakati dalam World Water Forum ke-10 untuk dieksekusi sebagai aksi nyata. Proyek air tersebut tersebar di seluruh dunia dan pendanaannya pun beragam, mulai dari APBN, hibah, komitmen bilateral, komitmen multilateral hingga investasi.
Proyek dengan pendanaan terbesar yaitu capacity development oleh Jepang senilai US$3,6 miliar atau sekitar Rp57,6 triliun yang bisa diakses oleh seluruh negara.
Sementara itu, proyek dalam negeri yang akan dieksekusi yaitu Inpres No.1/2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan alokasi biaya sekitar Rp7 triliun yang berasal dari APBN.
Pemerataan Akses Air
Direktur Global untuk Aksi Air, Bank Dunia, Saroj Kumar mengatakan, Bank Dunia telah menyetujui bahwa persoalan SDG's nomor 6 terkait dengan pemerataan penyediaan air dan sanitasi yang berkelanjutan menjadi krusial.
Kumar mengakui bahwa keterbatasan dana menjadi persoalan bagi negara-negara berkembang dalam mengatasi persoalan bidang air. Menurutnya, mayoritas negara berkembang hanya mengalokasikan kurang dari 2% APBN tahunannya untuk kebutuhan air dan sanitasi.
Namun, kata Kumar, Indonesia telah mengalokasikan APBN yang lebih besar untuk air dan sanitasi yaitu mencapai 3,4%. Dia pun mendorong agar pemerintah di setiap negara meningkatakan alokasi anggarannya untuk ketahanan air.
Baca Juga
Kumar mengatakan atas usulan Indonesia terkait dengan Pendanaan Air Global, pihaknya mulai membuka jaminan pembiayaan di sektor air. Bank Dunia memastikan bakal mendukung sepenuhnya agenda ketahanan air bagi negara-negara yang membutuhkan sokongan dana.
"Kami siap melayani Anda di sini mewakili negara-negara berkembang," jelasnya.
Kendati begitu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, memastikan bahwa Global Water Fund tidak akan diresmikan dalam World Water Forum ke-10 kali ini. Sejumlah alasan menjadi pertimbangan, salah satunya karena adanya pendanaan serupa yang sebelumnya telah dikelola di bawah naungan PBB.
Selain itu, Tharyat mengatakan bahwa momentum yang belum tepat juga menjadi alasan lainnya. Musababnya, kehadiran petinggi negara dalam World Water Forum cenderung tidak sebanyak saat KTT G20.
"Memang proses pembentukan fund ini dari sisi prosedur belum pas kalau disahkan dalam forum ini, tapi tidak ada salahnya mengenai Global Water Fund ini terus dikawal oleh Indonesia, sampai suatu saat ini bisa dibentuk," ungkapnya.
