Bisnis.com, DENPASAR - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan menyampaikan pesan khusus ke Prabowo Subianto selaku Presiden Terpilih RI 2024-2029 di sela-sela kegiatan World Water Forum 2024 di Bali.
Pesan khusus Luhut ke Prabowo disampaikan saat meluncurkan buku Citarum Harum sebagai rekap rangkaian perjalanan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
Usai resmi diluncurkan, Luhut menjelaskan bahwa buku tersebut bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.
"Saya juga berterima kasih untuk buku ini, ini bagus nanti kita serahkan pada pak Presiden. Ini akan kita lakukan sesuai perintah pak Presiden," kata Luhut dalam Konferensi Pers di The Laguna Resort, dikutip Selasa (21/5/2024).
Kemudian, Luhut juga sempat menceritakan secara singkat perjalanan pengendalian sungai Citarum. Dirinya mengaku melakukan kunjungan pertama kali pada 2018 dan mendapati kondisi Sungai Citarum yang sangat memprihatinkan.
Pada saat pertama dikunjungi, sisi hulu sungai Citarum dilaporkan gundul dan rawan mengalami longsor. Di samping itu, area sungai juga dipenuhi dengan sampah.
Baca Juga
Bahkan, tambah Luhut, kondisi Sungai Citarum pada saat itu hingga mendapat sorotan media asing dengan cap sebagai sungai terkotor di dunia.
"Itu jadi malapetaka di mana-mana, dan kualitas air yang jorok itu masuk ke dalam irigasi dan juga masuk ke dalam Dam Saguling maupun Jatiluhur. Kemudian ikan ada di sana, ikan makan kotoran itu, dan kita makan ikan itu, dan hasil penelitian waktu itu, membuat kalau ibu-ibu masih produktif [bereproduksi] itu anaknya bisa cacat. Jadi banyak implikasi negatif ini semu," ujar Luhut.
Oleh karena itu, Luhut menekankan bahwa isu mengenai pengendalian Sungai Citarum tersebut harus dilanjutkan dan menjadi perhatian Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke depan.
"Nanti, kepada presiden terpilih juga biar lihat supaya program ini tak berhenti, karena banyak sungai sumber kehidupan yang kotor. Ini sekaligus menjadi pelajaran dan mendisiplinkan bangsa kita," ujarnya.
Bahkan, Luhut menekankan bahwa pemerintahan ke depan dapat memasukkan biaya pengendalian sampah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN].
"Saya pikir kita akan mengganti mindset kita, bahwa sampah itu ada cost-nya, dan sampah itu dihitung agar mencukupi. Jadi dengan dana nanti, harus dimasukkan ke APBN, ya masukkan saja APBN karena sudah kita coba tidak berhasil dengan PP yang sekarang ini," pungkasnya.
