Sederet Risiko Babak Baru Perang Dagang AS vs China Terhadap Global dan RI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden baru-baru ini mengerek tarif produk-produk asal China. Hal ini membuat ketegangan antara kedua negara serta menjadi babak baru perang dagang AS vs China yang juga berdampak bagi ekonomi global dan Indonesia. 

Joe Biden meningkatkan tarif pada berbagai produk impor dari China, termasuk semikonduktor, baterai, sel surya, mineral-mineral penting, hingga jarum suntik. Langkah ini dilakukan jelang Pemilihan Presiden AS, yang akan digelar pada November 2024, untuk mendorong produksi dalam negeri di sektor-sektor penting.

Selain kenaikan yang telah dilaporkan sebelumnya pada baja, aluminium, dan kendaraan listrik, AS juga akan meningkatkan pungutan pada derek pelabuhan dan produk medis asal China. 

Adapun, perubahan-perubahan ini diproyeksikan akan mempengaruhi sekitar US$18 miliar kinerja impor tahunan AS. 

“Hari ini, kami memenuhi tujuan hukum kami untuk menghentikan tindakan, kebijakan, dan praktik terkait transfer teknologi China yang berbahaya, termasuk gangguan siber dan pencurian siber,” tutur Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dilansir dari Bloomberg, Rabu (15/5/2024).  

Hal ini kemudian memicu kemarahan dari China, yang dengan tegas menentang keputusan Joe Biden untuk meningkatkan tarif impor China. Kementerian Perdagangan China bahkan melihat langkah tersebut sebagai manipulasi politik. 

China mendesak pemerintahan Biden untuk membatalkan kenaikan bea masuk dan memperbaiki apa yang disebutnya sebagai “tindakan yang salah.” 

Perubahan tersebut akan berlaku mulai 2024 hingga 2026 dan lebih tepat sasaran dibandingkan dengan tarif flat 60% yang diusulkan Trump.

Perbesar

Risiko Terhadap Perekonomian Global

Dana Moneter Internasional (IMF) mengkritik keputusan Amerika Serikat untuk menaikkan tarif impor barang-barang dari China.

Mengutip Reuters, Juru Bicara IMF Julie Kozack menyatakan bahwa AS sebaiknya mempertahankan sistem perdagangan terbuka daripada menerapkan tarif baru pada produk China. 

Ia memperingatkan bahwa  pembatasan perdagangan seperti yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden dapat mengganggu perdagangan dan investasi, memecah rantai pasokan, dan memicu tindakan balasan.

"Fragmentasi seperti ini bisa sangat mahal bagi ekonomi global," ujarnya seperti dikutip Reuters, Jumat (17/5).

Dia juga menuturkan bahwa IMF mengidentifikasi sekitar 3.000 pembatasan perdagangan global pada 2023, naik dari 1.000 pada 2019.

Dalam skenario terburuknya, pembatasan ini dapat menciptakan fragmentasi blok-blok geopolitik dan mengurangi output ekonomi global sekitar 7%, yang setara dengan produk domestik bruto (PDB) Jepang dan Jerman. 

"Sehubungan dengan tarif, pandangan kami adalah bahwa akan lebih baik jika AS mempertahankan kebijakan perdagangan terbuka yang selama ini sangat penting bagi kinerja ekonominya," tutur Kozack. 

Selain itu, Kolumnis Reuters Jamie McGeever mengatakan jika kenaikan tarif impor barang dari China berdampak lebih besar terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daripada tekanan terhadap harga impor

Namun, riset juga menunjukan bahwa tarif akan berdampak buruk pada ekonomi, pasar tenaga kerja dan Wall Street. Hal ini dapat memicu The Fed untuk melonggarkan kebijakan. 

Adapun, makalah "Proteksionisme Perdagangan dan Lapangan Kerja Manufaktur AS" oleh Chunding Li, Jing Wang, dan John Whalley tahun 2021, yang menemukan langkah-langkah proteksionis mengurangi lapangan kerja manufaktur.

Kemudian, penurunan  lapangan kerja akan semakin parah jika mitra dagang AS melakukan tindakan balasan.

Ekonomi RI Kena?

Dalam ketegangan ini, ekonom melihat terdapat potensi perlambatan perdagangan global, termasuk untuk Indonesia dalam konteks ekspor. Padahal, ekspor merupakan salah satu harapan yang memberikan kontributor besar pada pertumbuhan ekonomi 2025. 

“Artinya harapan kita di 2024 dan 2025 khususnya untuk permintaan global yang lebih baik, itu bisa menurun,” tutur Arief Ramayandi, Ekonom Utama Asian Development Bank (ADB) dalam Asian Development Outlook di Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis (16/5). 

Menurutnya, pada dasarnya Indonesia tidak terpengaruh secara langsung, namun memiliki kontribusi yang besar dalam perdagangan global, dimana ketika negara-negara di Asia, bahkan dunia, memiliki jaringan rantai produksi untuk memasok barang serta pangan. 

Adapun, dia juga berpandangan bahwa saat ini organisasi perdagangan global atau World Trade Organization (WTO) tak mampu menengahi AS dan China. 

“Kalau seandainya kita punya trade dispute negara lain, siapa yang bisa selesaikan? Kalau itu terjadi, artinya net ekspor sebagai salah satu komponen pertumbuhan, itu harapannya tidak terlalu baik,” tuturnya. 

Selain itu, dia menilai bahwa kinerja ekspor Indonesia saat ini tidak terlalu kuat karena permintaan global yang lemah.