Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kinerja perekonomian hingga keberlanjutan program dan kebijakan ekonomi Indonesia pada pemerintahan mendatang dalam pertemuannya dengan Asia House, perkumpulan pebisnis dan grup pemikir Inggris.
Pada diskusi tersebut, Airlangga menyampaikan perkembangan ekonomi terkini Indonesia, perkembangan politik domestik, dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
Dalam hal ini, termasuk prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diyakini akan tumbuh di atas 5% pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, sejalan dengan inflasi yang terkendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.
Terkait hasil Pemilu, dia menegaskan terkait kesinambungan kebijakan ekonomi, di mana pemerintah akan fokus pada perbaikan kebijakan-kebijakan spesifik, seperti penguatan peran manufaktur melalui penguatan ekosistem EV, kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri, hilirisasi komoditi, dan produk lainnya.
Airlangga menyatakan, kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia masih sangat tinggi, tercermin dari peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga pemeringkat.
“Misalnya, Moody’s menerbitkan Baa2 Stable Outlook untuk Indonesia pada 16 April 2024, sedangkan Fitch dan JCR memberikan rating BBB, stabil pada Maret 2024,” katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Selasa (30/4/2024).
Baca Juga
Airlangga juga menyampaikan kemajuan Indonesia dalam mencapai aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) serta kemitraan ekonomi lainnya.
Dia menjelaskan, proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Proses aksesi tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.
Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM, hingga meningkatkan kualitas SDM.
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan komitmen kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya, salah satunya ketidaksetujuan atas Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR).
Dia merincikan, aturan ini akan merugikan komoditas penting perkebunan dan kehutanan Indonesia seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit.
Langkah pemerintah Indonesia pun telah mendapatkan dukungan dari negara-negara lainnya, salah satunya Amerika Serikat (AS), juga banyak 20 dari 27 Menteri menyerukan penundaan EUDR, yang disampaikan pada Rapat Dewan Konfigurasi Dewan Perikanan Pertanian (AGRIFISH).
“Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap EUDR,” tuturnya.
Sebagai informasi, komunitas bisnis Inggris dalam Asia House banyak didominasi sektor keuangan dan perbankan. Komunitas ini secara regular mengundang menteri dan petinggi pengambil kebijakan Indonesia untuk menjaring informasi dinamika politik dan ekonomi yang menjadi kompas investasi mereka di Indonesia.
