Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan menambah porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10% menjadi 61%. Dia menyebut harga yang ditawarkan untuk pengambilalihan saham tersebut sangat murah.
Divestasi saham tersebut menjadi salah satu syarat yang diajukan pemerintah Indonesia untuk Freeport memperoleh perpanjangan kontrak tambang selepas kontrak berakhir pada 2041.
“Dengan harga yang sangat murah dan murah sekali. Jadi ke depan Freeport sudah punya 61%. Kalau sudah 61% mau apa lagi? Dan utang divestasi kemarin kalau berdasarkan pendapatan mereka mungkin 2024 sudah lunas,” ucap Bahlil di Kementerian BKPM, Senin (29/4/2024).
Terkait perpanjangan izin usaha tambang khusus (IUPK) Freeport hingga 2061, Bahlil mengatakan, prosesnya hampir final. Penerbitan IUPK baru Freeport itu tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
“Sudah hampir final kok [kontrak Freeport], tinggal kita tunggu PP-nya saja,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, perpanjangan kontrak Freeport perlu dilakukan sesegera mungkin. Hal ini mengingat tambang bawah tanah Freeport akan mencapai puncak produksi pada 2035. Dibutuhkan waktu eksplorasi 10-15 tahun untuk pengembangan lanjutan tambang bawah tanah Freeport.
Baca Juga
“Jadi kalau kita tidak melakukan perpanjangan sekarang untuk mereka melakukan eksplorasi maka siap-siap saja 2040 itu Freeport tidak operasi,” ujarnya.
Selain itu, Bahlil menilai bahwa Freeport saat ini sudah menjadi milik negara setelah kepemilikan 51% saham PTFI dikempit holding BUMN tambang MIND ID.
