Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHY Lapor ke Jokowi: 2.086 Hektare Lahan di IKN Bermasalah

AHY melapor ke Jokowi bahwa terdapat 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bermasalah
AHY Lapor ke Jokowi: 2.086 Hektare Lahan di IKN Bermasalah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024) - Dok. Humas Setkab/Ibrahim.
AHY Lapor ke Jokowi: 2.086 Hektare Lahan di IKN Bermasalah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024) - Dok. Humas Setkab/Ibrahim.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa terdapat 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bermasalah.

Akibat bermasalah, kata AHY, menyebabkan tanah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum bisa digunakan untuk pembangunan kawasan Ibu Kota.

Hal ini dia sampaikan bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono usai memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Rabu (24/5/2024).

“Tentu kami menyoroti ada bidang tanah utamanya 2.086 hektare yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (24/4/2024).

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan tanah yang dimaksud masih diduduki oleh masyarakat. Sehingga, AHY melanjutkan perlu adanya mekanisme atau prosedur untuk memitigasi dampak sosial hingga skema penggantian kepada warga yang telah menghuni di lahan tersebut.

Kendati demikian, AHY melanjutkan bahwa 2.086 hektare tanah tersebut memang tidak menjadi prioritas dalam pembangunan. Contohnya seperti untuk lokasi proyek pengendali banjir Sepaku dengan luasan 2,75 hektare, pembangunan jalan tol pada segeman 6A dan 6B seluas 44,6 hektare.

Namun, arahan dari Jokowi, ujar AHY,  agar penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat ditempuh dengan cara humanis.

“Tidak boleh ada yang menjadi korban masyarakat yang seharusnya kami lindungi tidak boleh merugi, apalagi menjadi korban, di sinilah tentu kami ingin percepatan tapi tidak ingin grasak grusuk, kita ingin semuia tahapannya dilakukan dengan baik, pendekatannya humanis," pungkas AHY.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper