Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Titip ke Prabowo: Defisit APBN 2025 Maksimal 2,8%

Target defisit APBN tahun 2025 lebih lebar apabila dibandingkan dengan defisit APBN 2024 yang memiliki batas bawah 2,29% terhadap PDB.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024. Dok Kemenkeu RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024. Dok Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada tahun terakhir kepemimpinannya menyusun target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintahan Prabowo 2025, yakni di rentang 2,45% hingga 2,8% terhadap PDB. 

Target tersebut tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Target ini lebih lebar apabila dibandingkan dengan defisit APBN 2024 yang memiliki batas bawah 2,29% terhadap PDB. Bila membandingkan dengan realisasi 2023 pun di angka 1,66%, target 2025 terlampau sangat lebar. 

Bappenas menyampaikan dalam dokumen tersebut, bahwa lebarnya defisit ini sebagai upaya pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di mana pada 2025 ditargetkan sebesar 5,3% hingga 5,6% (year-on-year/yoy). 

“Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana defisit anggaran ditargetkan mencapai 2,45% – 2,8% Produk Domestik Bruto,” tulis Bappenas, dikutip Selasa (23/4/2024). 

Sementara itu, belanja investasi ditargetkan below the line sebesar 1% PDB. Melalui kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang prudent dan kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan, baik melalui pembiayaan utang dan non-utang.

Tahun depan, untuk menutup kebutuhan belanja negara, pembiayaan utang diarahkan pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dengan komposisi optimal (dari sisi mata uang, suku bunga, dan maturitas) serta mendorong pemanfaatan SBN untuk pembiayaan kegiatan/proyek infrastruktur berkualitas.

Sementara pembiayaan non-utang yang inovatif dan berkelanjutan diarahkan pada optimalisasi kemitraan pemerintah dan badan usaha, blended finance yang berkesinambungan untuk mendukung sumber daya manusia, dan infrastruktur berkualitas. 

“Serta optimalisasi pembiayaan investasi yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian dan kontributif terhadap peningkatan pendapatan negara,” lanjut Bappenas. 

Berkaca dari tahun lalu, defisit APBN 2023 mencapai Rp347,64 triliun atau 1,66% dari PDB. Capaian tersebut menurun signifikan dibandingkan target 2023 sebesar 2,84% dan realisasi 2022 yaitu 2,35%. 

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp359,51 triliun (1,72% PDB), utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp406,96 triliun dan pembiayaan investasi sebesar negatif Rp90,14 triliun. 

Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2023 sebesar Rp11,86 triliun, menurun signifikan dibandingkan 2022 sebesar Rp130,56 triliun.

Sementara tahun ini, defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,29% atau sebesar Rp522,83 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper