Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat memangkas jejak emisi karbon di Indonesia.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, memastikan pembangunan IKN bahkan diklaim dapat meneken hingga 18% emisi karbon di Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
"Pemindahan ibu kota negara dapat memberi dampak terhadap pengurangan emisi karbon di Kalimantan Timur sebanyak 18%," tuturnya dalam agenda Webinar bertajuk Kolaborasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Senin (22/4/2024).
Iwan juga memastikan, penerapan konsep smart city di IKN juga diharapkan dapat menjadi pedoman pembangunan IKN untuk senantiasa mengimplementasikan proses konstruksi secara berkelanjutan. Salah satunya yakni menggunakan material konstruksi yang ramah lingkungan.
Pasalnya, pemangkasan jejak emisi karbon di Kaltim tersebut lantas secara tidak langsung dapat berdampak mengubah struktur ekonomi wilayah di Kalimantan Timur.
"Ini [pemangkasan emisi karbon] secara tidak langsung dapat mengubah struktur ekonomi wilayah tersebut, dari awalnya yang lebih cenderung pada natural source economy yaitu ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam menjadi ketergantungan ekonomi pada pelayanan dan jasa," tambah Iwan.
Baca Juga
Senada, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kemneterian PUPR, Danis H. Sumadilaga, menyebut wacana pemindahan ibu kota merupakan keputusan penting yang diambil oleh Presiden Joko Widodo.
Dia menuturkan, selain sebagai solusi dari pengurangan jejak emisi karbon, pembangunan IKN juga diklaim mampu mendorong pertumbuhan titik ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
"Sangat penting untuk melakukan pemindahan ibu kota ke Kaltim, tak hanya untuk memindahkan pusat pemerintahan saja, namun sebagai pusat perekonomian di luar pulau Jawa sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan proses pemerataan pembangunan di Indonesia," imbuhnya.
Sebelumnya, Danis menyebut progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 1 mendekati 79,8% jelang pemindahan tahap awal pada Agustus 2024.
Sementara itu, untuk pembangunan IKN tahap 2 saat ini progresnya tercatat telah tembus 24%.
Adapun, pada Agustus 2024 proyek infrastruktur yang dipastikan bakal rampung salah satunya yakni Istana Presiden yang saat ini progresnya sebesar 63,03% serta Kantor Presiden sebesar 80,95%.
Sementara itu, kantor Sekretariat Presiden saat ini progresnya mencapai 75,61% dan gedung Sekretariat negara sebesar 55,9%.
"Kalau bicara pembangunan ini targetnya itu sebetulnya di 2024, tapi dalam rangka mendukung rencana Upacara 17 Agustus 2024 dan juga pelantikan presiden, Pak Basuki bilang, ya kita optimalkan," pungkasnya.
