Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga optimistis kinerja neraca perdagangan Indonesia tetap baik di tengah memanasnya konflik antara Iran vs Israel.
Politisi Golkar itu menyebut, neraca perdagangan Indonesia akan tetap surplus lantaran sudah teruji di tengah pandemi Covid-19 hingga geopolitik Rusia-Ukraina.
“Saya yakin dan percaya, seperti yang saya sampaikan selalu bahwa kita akan tetap surplus karena kita sudah teruji, 48 bulan berturut-turut lebih kita selalu surplus,” kata Jerry saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (18/4/2024).
Kendati begitu, Jerry tidak menampik bahwa adanya konflik timur tengah akan berdampak terhadap perdagangan dalam negeri.
Oleh karena itu, Jerry menyebut Indonesia tetap waspada, dengan memastikan hubungan-hubungan perdagangan yang selama ini dilakukan dalam kondisi yang baik dan kondusif.
“Kita sebagai negara yang selama ini menjaga surplus perdagangan mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan itu,” pungkasnya.
Baca Juga
Untuk diketahui, krisis geopolitik di Timur Tengah kian memanas setelah Iran melakukan serangan balasan dengan meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke Israel pada Sabtu (13/4/2024).
Konflik yang terjadi antara Iran vs Israel dikhawatirkan dapat mengancam pemulihan perekonomian global, termasuk Indonesia.
Untuk itu, pemerintah dinilai perlu merumuskan kebijakan untuk mengantisipasi meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, sebelumnya menyebut, ada tiga kebijakan utama yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah.
Pertama, menjaga inflasi dan harga kebutuhan pokok merupakan kebijakan utama yang harus dilakukan pemerintah, terutama untuk melindungi masyarakat yang tergolong rentan.
“Untuk menjaga daya beli tidak turun, [pertama] pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi. Ini merupakan duet pemerintah dan Bank Indonesia,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (18/4/2024).
Kedua, mengarahkan kebijakan fiskal untuk menjadi bantalan bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, pemerintah juga harus memprioritaskan belanja yang produktif.
Ketiga, kebijakan untuk mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri, termasuk keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
