Bisnis.com, JAKARTA – Proses negosiasi penambahan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) ditargetkan rampung pada Juni 2024.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas kepada wartawan saat menghadiri open house di kediaman Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4/2024).
“Mudah-mudahan bisa [tercapai di Juni],” katanya.
Sebelumnya, proses negosiasi terkait penambahan saham di PTFI menjadi 61%, dari sebelumnya 51%, dikabarkan alot.
Menanggapi hal tersebut, Tony mengatakan bahwa penambahan kepemilikan saham memang melewati sejumlah proses, baik proses birokrasi maupun administrasi.
“PP 96/2021 juga perlu direvisi, jadi semuanya butuh waktu,” jelasnya.
Baca Juga
Dia juga menyampaikan bahwa pihak Freeport dan pemerintah telah memiliki kesepahaman yang sama terkait dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, sehingga tidak ada kendala dari pihak Freeport.
Sementara itu, proses negosiasi saat ini kata dia memang masih belum berlanjut karena dalam sepekan terakhir tidak ada kegiatan atau pembahasan karena adanya momentum libur menjelang Ramadan.
”Sekarang, seminggu ini pada dasarnya kan kegiatan hampir tidak ada,” tuturnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menurutnya, apabila revisi tersebut telah rampung, maka negosiasi antara pemerintah PTFI terkait penambahan kepemilikan saham pemerintah dari 51% menjadi 61% bisa segera selesai.
“Kami tunggu perubahan PP. Kalau sudah selesai, maka akan kami selesaikan [negosiasi penambahan kepemilikan saham],” kata dia.
