Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan salah satu langkah reformasi agraria melalui Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) terbukti berhasil mengurangi tumpang tindih lahan.
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian Marcia menyampaikan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) hasil sinkronisasi kebijakan ini menunjukkan wilayah yang tumpang tindih semakin berkurang dalam kurun 2019-2023.
“Ada sekitar 9% pengurangan [tumpang tindih lahan] dari 2019-2023,” ujarnya dalam Media Briefing OMP Summit 2024, Selasa (2/4/2024).
Marcia menjelaskan PITTI hasil Sinkronisasi menunjukan penurunan tumpang tindih sebesar ini setara 29,5 juta hektare (ha) lahan di Indonesia.
Pada 2019, tercatat terdapat 40,6% wilayah Indonesia atau 77 juta hektare (ha) lahan yang mengalami tumpeng tindih. Seiring dengan sinkronisasi peta, komposisi lahan yang tumpang tindih pada 2023 menjadi 31,59% atau sekitar 47 juta ha.
Sementara pada 2024, pemerintah menargetkan adanya penyelesaian 9 juta hektare lahan yang tumpang tindih.
Baca Juga
“Potensi konflik masih cukup besar, ke depan kita akan fokus menyelesaikan ketidaksesuain ini, di 2021 sudah kita perkuat dengan PP No. 43/2021 sehingga kita akan turun lebih detail untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih 47 juta ha,” jelasnya.
Sejak awal kebijakan ini pada 2016 hingga saat ini, One Map Policy yang terdiri dari kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan bagi pakai data hampir rampung.
Masing-masing telah mencakup 100%, 90%, 86%, sementara bagi pakai data peta ini telah digunakan oleh 42 K/L, 35 provinsi, dan 467 kab/kota.
“Ada 3 provinsi yang belum, itu provinsi pemekaran di Papua. Di kab/kota masih PR kita baru 467 dari 514. Dalam penyusunan RT//RW, RDTR, RPJMN, butuh peta ini,” ungkap Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai.
Rencananya, pemerintah akan menyelenggarakan One Map Policy Summit 2024 pada 26 Juni – 27 Juni 2024 untuk menyampaikan kemajuan dari kebijakan ini sekaligus peluncuran akses peta secara publik dalam portal https://onemap.big.go.id.
Melalui peta tersebut, akan sangat berguna utamanya untuk penentuan lokasi usaha, baik pembangunan IKN, pertambangan, dan menghindarkan dari tumpang tindih lahan yang kini menjadi persoalan utama.
