Bisnis.com, JAKARTA –– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp22,8 triliun hingga 15 Maret 2024. Kondisi surplus ini cenderung turun baik dari tahun lalu maupun dari capaian Januari 2024 yang senilai Rp31,3 triliun.
“APBN hingga 15 Maret surplus Rp22,8 triliun, dibandingkan tahun lalu yang surplusnya Rp122,9 triliun, ini penurunan cukup tajam,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Selasa (19/3/2024).
Secara persentase, surplus APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP) sebesar 0,1%.
Capaian surplus ini tercermin dari pendapatan negara yang mencapai Rp493,2 triliun atau naik Rp93 triliun dari akhir Februari 2024, namun terkontraksi 5,4% dari periode yang sama pada tahun lalu (year-on-year/yoy).
Sementara hingga 15 Maret ini, negara telah belanja senilai Rp470,3 triliun atau 14% dari target. Angka ini juga tumbuh 18% (yoy). Bendahara Negara memerinci bahwa tumbuhnya belanja ini terlihat dari belanja pemerintah pusat (BPP) yang tumbuh 17% atau mencapai Rp328,9 triliun. Utamanya, belanja kementerian/lembaga (K/L) yang melesar 24,5% atau setara Rp165,4 triliun.
“Kenaikan yang cukup tinggi terutama karena pemilu yang terjadi di Februari, jadi banyak belanja untuk pemilu, kalau dibandingkan tahun lalu tidak ada pemilu, jadi terlihat ada kenaikan,” jelasnya.
Baca Juga
Untuk belanja non K/L mencapai 163,4 triliun atau 11,9% dari target dan tumbuh 10,4% (yoy). Penyaluran transfer ke daerah (TKD) juga sudah dilaksanakan Rp141,4 triliun, naik 20,5% dari tahun lalu.
Secara umum, keseimbangan primer dalam psostur APBN ini tercatat masih surplus Rp132,1 triliun. Sama halnya dengan surplus APBN yang menyempit, surplus keseimbangan primer juga menipis dari tahun lalu yang mencapai Rp213 triliun.
Berbanding terbalik dengan penerimaan, seluruh pos penerimaan negara tercatat mengalami kontraksi. Penerimaan panjak anjlok 3,7% (yoy) ke level Rp343,9 triliun, kepabeanan dan cukai terkumpul Rp56,5 triliun atau -3,2%.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut kontraksi sebesar 12,3% atau terkumpul senilai Rp93,5 triliun. “Jadi dalam hal ini, pendapatan negara hingga 2,5 bulan pelaksanaan APBN 2024, mengalami kontraksi dibandingkan 2023,” tuturnya.
