Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN bidang aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney buka suara terkait dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang menyebut bahwa Indonesia tidak membutuhkan hotel milik BUMN.
Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, menyampaikan, apa yang disampaikan Prabowo Subianto sejalan dengan arahan yang diterima InJourney dari Menteri BUMN Erick Thohir
Arahan tersebut yakni mengkonsolidasikan seluruh hotel BUMN dan membentuk hospitality fund untuk mengambil alih hotel-hotel tersebut bersama InJourney.
“Tahapan ini sedang berlangsung dan kita harapkan secepat mungkin bisa dijalankan,” kata Dony kepada Bisnis, Rabu (6/3/2024).
Holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata ini mengelola sejumlah hotel milik BUMN dan swasta di Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya Hotel Tuntrum Padang, Grand Inna Medan, Parapat Lombok, Cordia Hotel Banjarmasin, hingga Meruorah Labuan Bajo.
Tidak hanya hotel, InJourney juga diketahui mengelola 35 bandara di Indonesia, serta melebarkan sayap usaha ke berbagai bidang seperti properti, ekspor impor, valuta asing, F&B, dan ritel online melalui Sarinah Mall.
Baca Juga
Capres Prabowo Subianto sebelumnya menilai, Indonesia tidak memerlukan hotel milik BUMN. Diakuinya, pemerintah pada 1950-an memiliki peran penting dalam mengembangkan pariwisata nasional.
Namun, kondisi saat ini dinilai sudah jauh berbeda, sehingga sektor swasta dianggap perlu mendapat ruang yang lebih besar untuk mengembangkan sektor ini.
“Saya tidak mengerti mengapa kita perlu hadir di setiap sektor perekonomian. Maksud saya, menurut saya pariwisata di tahun 1950-an pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir, tapi sekarang menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan. Jika memungkinkan,” jelasnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia tidak perlu memiliki hotel milik negara atau hotel BUMN. Erick mendukung pernyataan Prabowo tersebut.
Dia menuturkan bahwa sebelum era kepemimpinannya, setiap BUMN memang memiliki hotel. Namun, setelah dirinya menjabat, seluruh hotel milik perusahaan pelat merah dikonsolidasikan ke dalam satu payung dengan total sebanyak 122 hotel.
“Memang dulu setiap BUMN punya hotel. Sekarang, zaman saya, hotel dikonsolidasikan ke dalam satu payung yaitu jumlahnya 122 hotel. Apakah itu perlu? Menurut saya itu bukan yang signifikan,” kata Erick saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Menurutnya, BUMN seharusnya memiliki beberapa hal penting yang harus dijalankan. Misalnya, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat dan bagian dari kontribusi fiskal seperti pajak ataupun dividen. Selain itu, BUMN turut menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi.
“Contoh, kami mau bikin Sanur [Bali] menjadi pusat wisata kesehatan lalu kita kembangkan. Nah, itu menjadi bagian dari economic development,” kata Erick.
