Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai peran pemerintah perlu dikembalikan lagi sebagai inisiator dan regulator, alih-alih berkompetisi dengan sektor swasta di bidang perhotelan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, Maulana Yusran, untuk merespons pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang menyebut bahwa Indonesia tidak perlu memiliki hotel milik negara atau hotel BUMN.
Menurut Prabowo, pemerintah seharusnya membuka peluang bagi sektor swasta untuk masuk ke sektor ini.
“Itu yang kami harapkan sebetulnya,” kata Alan kepada Bisnis, Selasa (5/3/2024).
Pada prinsipnya Alan menyebut bahwa BUMN tidak boleh berkompetisi dengan swasta. Pasalnya, hal tersebut dapat membuat swasta tidak dapat mengembangkan investasinya.
Alih-alih berkompetisi dengan swasta, dia menilai BUMN dapat menjadi inisiator. Misalnya seperti yang dilakukan pemerintah saat ini, yakni membangun tol di wilayah Sumatra, di mana hal tersebut justru dipandang kurang menguntungkan bagi pihak swasta.
Baca Juga
Hadirnya tol di Sumatra yang diinisiasi oleh pemerintah, lanjut dia, dapat menarik minat swasta untuk mengembangkan daerah-daerah di sekitarnya.
“Intinya dia bisa berperan di situ untuk mentrigger swasta untuk menjadi tertarik, dari yang tadinya tidak mau berinvestasi karena khawatir,” jelasnya.
Senada, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menilai, negara memang harus memprioritaskan produk atau jasa yang masih strategis untuk kepentingan publik.
Kondisi perusahaan juga harus dipastikan dalam kondisi baik dalam merealisasikan sejumlah proyek. Hal ini, kata dia, terkait dengan anggaran fiskal negara yang makin terbatas untuk dialokasikan ke BUMN dan pemerataan kesempatan bagi industri nasional untuk tumbuh.
Menurutnya, keberadaan bisnis hotel yang dimiliki BUMN bisa dikategorikan tidak strategis dalam konteks sudah banyak operator bisnis hotel non BUMN beroperasi di Indonesia.
“Dulu keberadaan BUMN pengelola hotel adalah fungsi pioneering, karena relatif belum ada operator bisnis di sektor tersebut,” ungkapnya.
Prabowo Subianto sebelumnya menyebut bahwa Indonesia tidak memerlukan hotel milik negara. Sudah saatnya sektor swasta mendapat ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia jika memungkinkan.
“Saya tidak mengerti mengapa kita perlu hadir di setiap sektor perekonomian. Maksud saya, menurut saya pariwisata di tahun 1950-an pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir, tapi sekarang menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan. Jika memungkinkan,” kata Prabowo dalam Mandiri Investment Forum (MIF) di Hotel Fairmont, Selasa (5/3/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
