Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia tidak perlu memiliki hotel milik negara atau hotel BUMN.
Erick mendukung pernyataan Prabowo tersebut. Dia menuturkan bahwa sebelum era kepemimpinannya, setiap BUMN memang memiliki hotel.
Namun, setelah dirinya menjabat, seluruh hotel milik perusahaan pelat merah dikonsolidasikan ke dalam satu payung dengan total sebanyak 122 hotel.
“Memang dulu setiap BUMN punya hotel. Sekarang, zaman saya, hotel dikonsolidasikan ke dalam satu payung yaitu jumlahnya 122 hotel. Apakah itu perlu? Menurut saya itu bukan yang signifikan,” kata Erick saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Menurutnya, BUMN seharusnya memiliki beberapa hal penting yang harus dijalankan. Misalnya, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat dan bagian dari kontribusi fiskal seperti pajak ataupun dividen. Selain itu, BUMN turut menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi.
“Contoh, kami mau bikin Sanur [Bali] menjadi pusat wisata kesehatan lalu kita kembangkan. Nah, itu menjadi bagian dari economic development,” kata Erick.
Baca Juga
Prabowo Subianto, dalam kesempatan sebelumnya, menilai Indonesia tidak membutuhkan hotel BUMN. Dia pun meminta masukan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir terkait pendapatnya tersebut.
“Menurut saya, kami tidak membutuhkan hotel milik negara. Saya katakan, bagaimana menurut Anda, Pak Erick? Tapi saya meminta saran Anda,” kata Prabowo dalam Mandiri Investment Forum, Selasa (5/3/2024).
Dia menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka kepada semua pihak yang tertarik menjalankan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal ini berbeda ketika pemerintah pada 1950-an harus berperan besar dalam mengembangkan pariwisata dalam negeri.
Oleh karena itu, Prabowo yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, menegaskan bahwa sudah saatnya sektor swasta mendapat ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia jika memungkinkan.
“Menurut saya pariwisata di tahun 1950-an pemerintah harus mengambil peran sebagai pionir, tapi sekarang menurut saya kita harus membiarkan sektor swasta menjadi semakin dominan. Jika memungkinkan,” ujarnya.
