Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengaku kaget ketika diminta Calon Presiden (Capres) Nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk memberikan rekomendasi nama-nama yang pantas menduduki kursi direktur jenderal pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan.
“Saya benar-benar tidak tahu [rekomendasi nama Dirjen Pajak], ya Pak Prabowo orangnya genuine, simpel, apa adanya tidak menutupi. Pernyataan Pak Prabowo yang paling penting kan beliau ingin dibantu semua orang bagus, tetapi yang terbaik kan seleksinya di beliau,” ujar Erick usai acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Ketua Umum PSS ini juga menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki otoritas untuk menilai siapa yang akan menjadi Dirjen Pajak ke depan. Oleh karena itu, Erick pun mengaku kaget ketika Prabowo meminta rekomendasi dari dirinya.
“Saya kaget ketika diminta masukan, ya pasti kan bukan hanya saya, Pak Chatib juga diminta memberi masukan. Kita lihat saja siapa yang terbaik karena beliau menekankan bahwa perpajakan ini harus menjadi [faktor] pertumbuhan ekonomi,” tutur Erick.
Selain itu, dia juga menambahkan bahwa salah satu fokus Prabowo Subianto ketika menjabat presiden adalah mendorong rasio pajak, dari semula bertengger di level 10% menjadi 16%.
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo mulai mencari sosok pemimpin Badan Penerimaan Negara (BPN) yang merupakan peleburan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Baca Juga
Dirinya pun meminta rekomendasi dari Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Darmawan Junaidi, Komisaris Bank Mandiri Chatib Basri, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
“Pak Erick, Pak Darmawan, Pak Kartika, Pak Chatib, tolong rekomendasikan kepada saya siapa yang akan menjadi direktur jenderal pajak,” ungkapnya dalam Mandiri Investment Forum (MIF) di Hotel Fairmont, Selasa (5/3/2024).
Dalam visi, misi, dan program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, pasangan ini berencana mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) agar mampu meningkatkan rasio pajak ke depan.
Prabowo menjelaskan rasio pajak Indonesia kalah dari negara tetangga lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja yang memiliki rasio pajak sekitar 16%-18%. Untuk itu, dia optimistis Indonesia dapat mengerek rasio pajak guna mengejar ketertinggalan.
