Bisnis.com, JAKARTA – Rencana tarif KRL Jabodetabek naik dinilai perlu memperhatikan situasi dan kondisi sebelum diberlakukan.
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan, tarif KRL memang sudah seharusnya mengalami penyesuaian. Hal tersebut mengingat tarif KRL Jabodetabek terakhir kali mengalami penyesuaian pada 2016.
“Sejak 2016 tidak pernah ada penyesuaian tarif, padahal inflasi dan upah buruh setiap tahun mengalami kenaikan,” jelas Deddy, Senin (4/3/2024).
Namun, dia mengingatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperhatikan waktu atau timing saat menyesuaikan tarif. Deddy menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek mengingat situasi yang belum kondusif.
Dia mengatakan, suhu politik Indonesia saat ini masih memanas akibat pemilihan umum (Pemilu). Sehingga, isu penyesuaian tarif ini pun berpotensi dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kita tidak ingin kenaikan tarif ini digoreng oleh lawan politik pemerintah yang menganggap (pemerintah) tidak peka yang bisa jadi demo atau aksi sejenis. Kemungkinan saat ini sampai pelantikan presiden baru, masyarakat itu masih sangat sensitif,” kata Deddy.
Baca Juga
Hal ini juga ditambah dengan harga sembako seperti beras yang masih naik tidak karuan. Jika dilakukan sekarang, penyesuaian tarif ini berpotensi menambah beban hidup masyarakat tiap harinya.
Selain itu, dia juga meminta Kemenhub dan pihak terkait lainnya untuk terus meningkatkan pelayanan KRL Jabodetabek, baik dari sarana maupun prasarananya. Deddy mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan elevator atau eskalator rusak di stasiun-stasiun seperti Manggarai, Jatinegara, Klender, Bekasi, dan lainnya.
“Mungkin masalah ini dibenahi dulu sekiranya tepat bicara kenaikan tarif,” tambahnya.
Di sisi lain, Deddy juga menyoroti belum adanya keseimbangan subsidi yang tepat sasaran sepenuhnya. Dia mencontohkan, subsidi BBM sekitar Rp300 triliun per tahun saat ini dinilai tidak tepat sasaran.
Sementara itu, pemerintah memberikan subsidi atau public service obligation (PSO) untuk kereta api sebesar Rp4 triliun per tahunnya. Deddy menyebut, dana subsidi BBM tersebut dapat dikurangi dan dipindah ke program PSO perkeretaapian.
Deddy menuturkan, kenaikan subsidi PSO perkeretaapian dapat menekan tarif angkutan umum seperti KRL. Sehingga, minat masyarakat untuk naik angkutan umum pun dapat terkerek naik.
“Sebaiknya memang subdisi BBM dikurangi lalu dipindah ke subsidi angkutan umum massal seperti BRT, MRT, LRT, KRL, dan lainnya. Seharusnya tarif angkutan umum memang lebih murah, tetapi konsekuensinya ke (pengurangan) subsidi BBM itu,” ujarnya.
