Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom Wanti-Wanti Risiko Korupsi Mengintai Program Makan Siang Gratis

Ekonom mengatakan penyaluran bantuan program makan siang gratis perlu mendapat perhatian ekstra karena terdapat risiko korupsi yang mengintai.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam program Broadcash, podcast Bisnis Indonesia pada Rabu (28/2/2024). - Bisnis/Adam Rumansyah
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam program Broadcash, podcast Bisnis Indonesia pada Rabu (28/2/2024). - Bisnis/Adam Rumansyah

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom melihat adanya potensi risiko fraud atau korupsi dari kebijakan makan siang gratis yang akan menyasar lebih dari 80 juta anak sekolah di seluruh Indonesia. 

Program unggulan dari calon presiden Prabowo Subianto tersebut dikabarkan membutuhkan biaya sekitar Rp400 triliun, namun menurut penghitungan Bisnis, setidaknya membutuhkan Rp253,8 triliun untuk 70,5 juta anak dari balita hingga SMP dan belum termasuk ibu hamil serta SMA. 

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan penyaluran bantuan berupa barang ini patut mendapat perhatian ekstra karena tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi. 

“Kalau desain kelembagaan tidak disiapkan dengan baik, risiko korupsinya sangat tinggi. Harus kita akui itu,” ungkapnya di Kantor Bisnis, Rabu (28/2/2024). 

Eko menyebutkan salah satu kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp127,5 miliar.

Menurutnya, pelaksanaan kelembagaan harus detail dan melibatkan aparat-aparat yang memperhatikan penangan korupsi, yakni KPK, bukan hanya BPK. 

Catatan lainnya, Eko melihat pemerintah perlu melakukan pekerjaan secara digital, bagi yg memungkinkan, sehingga mengurangi potensi fraud dan terdata lebih baik. 

“Misalkan proses lelangnya, kemudian anggaran dari pusat ke daerah atau ke pemenang tender catering itu kalau bisa didigitalisasi,” lanjutnya.

Pemerintah pun diharapkan tidak memberikan kelonggaran bagi UMKM yang belum digitalisasi, dan membantu mendorongnya untuk go digital. 

“Pemakluman terhadap hal-hal itu akan berimplikasi terhadap pemerintah dan penyimpangan,” jelas Eko. 

Adapun, pemerintah mengalokasikan bujet makan gratis senilai Rp15.000 per anak, belum termasuk untuk susu gratis yang juga akan dibagikan. Besaran ini pun juga belum tercantum anggaran untuk operasional untuk seluruh wilayah Indonesia. 

Di sisi lain pun, Eko melihat adanya disparitas harga pangan antarwilayah di Indonesia dari Barat hingga ke Timur. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper