Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat manuver dengan membahas program makan siang gratis, yang diusung oleh Paslon No 02 Prabowo-Gibran, saat Rapat Kabinet di Istana, Senin (26/2/2024). Benarkah program tersebut menghabiskan dana APBN hingga Rp1 triliun per hari?
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan daftar penerima program makan siang gratis yang akan diselenggarakan pemerintah pada tahun depan atau 2025.
Daftar penerima makan siang gratis ini menjangkau 70,5 juta orang yang mencakup bayi di bawah lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP).
Airlangga menyebutkan pada dasarnya pemerintah telah memiliki jumlah penerima yang pasti. Begitu pula anggaran yang diperlukan. Daftar calon penerima makan siang gratis itu berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terdapat 22,3 juta balita, 7,7 juta siswa taman kanan-kanak (TK), sebayak 28 juta siswa Sekolah Dasar (SD), serta 12,5 juta SMP yang akan masuk dalam program ini.
“SD 28 juta termasuk MI [Madrasah Ibtidaiyah] dan SMP 12,5 juta dari angka tersebut kita bisa hitung anggarannya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2/2024).
Meski demikian, jumlah tersebut belum termasuk ibu hamil dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).
Baca Juga
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan pemerintah menetapkan budget Rp15.000 per anak, belum termasuk dengan susu. Artinya, anggaran untuk pemberian makan siang gratis serta susu gratis akan lebih dari nominal tersebut per anaknya.
“Per anak kira-kira Rp15.000. Itu kan bisa dibuat macam-macam, nanti akan ada pembahasan. [Rp15.000 per anak] di luar susu,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024).
Mengacu dari data tersebut, Bisnis menghitung bahwa anggaran APBN yang dibutuhkan untuk memberikan makan siang gratis senilai Rp15.000 per anak kepada 70,5 juta penerima manfaat mencapai Rp1,05 triliun per hari.
Lantas, dari mana dana untuk membiayai program jumbo tersebut?
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menegaskan bahwa dana program makan siang gratis yang menyasar 80 juta anak sekolah, bukan dari pemotongan anggaran yang telah ada dalam APBN.
Drajad mengatakan sumber dana untuk program ini juga bukan dari pemangkasan subsidi energi atau bahan bakar minyak (BBM).
“Program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan/pembiayaan baru. Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (19/2/2024).
Dia juga menyampaikan hal ini akan dilakukan tanpa melakukan peningkatan tarif pajak, kecuali besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah saat ini.
Drajad menyebutkan untuk mengawali penambahan penerimaan negara dari pajak, dirinya telah melihat beberapa sumber dana potensial. Pertama, dari hak negara yang sudah inkrah alias pemulihan kas negara dengan angka sekitar Rp90 triliun.
Kedua, Drajad menyebutkan akan ada perubahan satu peraturan yang dapat merilis dana Rp116,4 triliun (2023) dan mungkin angkanya akan lebih besar pada 2024.
“Masih ada minimal 3 sumber lain yang potensinya lebih besar, tapi belum bisa diungkapkan dulu,” ujarnya.
Defisit APBN
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan program makan siang gratis besutan Prabowo-Gibran.
Dia menyebutkan bahwa Jokowi menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025 sebesar 2,48%-2,8%.
Jokowi, katanya, dalam sidang kabinet paripurna, meminta Kementerian/Lembaga menjaga agar defisit APBN 2025 tak terlampau jauh dari target defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Tapi bapak Presiden menyampaikan kalau bisa defisit jangan terlalu loncat sekali. Tadi ancer-ancer-nya antara 2,48%-2,8%. Dan ada peningkatan dari belanja investasi yang below the line antara 0,5%-1%," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2/2024).
Dia mengamini bahwa program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran turut menjadi pembahasan dalam sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjabarkan sejumlah dampak program makan siang gratis, khususnya terhadap defisit APBN.
Menurutnya, pemerintah masih mengkaji pagu indikatif sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis akan ditempatkan kepada kementerian/lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) selanjutnya.
“Ini proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2/2024).
Apalagi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan bahwa program yang diusung oleh Prabowo-Gibran ini harus dikaji secara seksama, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani kembali menekankan bahwa dalam sebulan ke depan pemerintah akan tetap melakukan pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga.
“Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Semuanya harus sudah masuk di situ enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen,” pungkas Sri Mulyani.
Berbeda dengan pemerintah, ekonom memperkirakan dengan adanya tambahan kebijakan populis melalui program makan siang gratis akan memperlebar defisit APBN 2025 menjadi lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan hal tersebut sangat mungkin terjadi jika pemerintah tidak melakukan realokasi anggaran yang signifikan terhadap program milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau angggaran program makan siang gratis tanpa realokasi anggaran signifikan, maka dikhawatirkan defisit anggaran dapat sebesar 3%-3,2% terhadap PDB,” ujarnya, Senin (26/2/2024).
Bagaimana tidak, dia meramal kebutuhan belanja pemerintah akan otomatis naik karena setidaknya untuk merealisasikan program tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun.
Bhima menekankan pemerintah perlu memperhatikan dalam penyusunan anggaran program makan siang gratis.
"Jika mengambil anggaran dari pos belanja lainnya, misalnya bantuan sosial, tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap daya beli masyarakat atau bahkan pelemahan pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
