Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkomitmen mengejar target penyelesaian permasalahan agraria di sepanjang 8 bulan masa kepemimpinannya.
Sejalan dengan hal itu, pada hari ini, Senin (26/2/2024), AHY mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) guna melakukan koordinasi lanjutan dengan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Saya ingin berdiskusi sekaligus juga tentunya berkoordinasi memohon arahan sekaligus terkait apa saja yang menjadi tugas yang harus diselesaikan yang tentunya berkaitan dengan reforma agraria," jelas AHY saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Terlebih, imbuh AHY, kesuksesan implementasi target reforma agraria akan berbanding lurus dengan capaian investasi pemerintahan ke depan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah menyampaikan tiga hal kepada Menteri ATR/BPN untuk fokus menyelesaikan persoalan reforma agraria. Di antaranya, penyelesaian yang berkaitan dengan sertifikat tanah elektronik, hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon, serta melakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
"Yang ditetapkan Pak Presiden Jokowi, termasuk juga tentang reforma agraria harus kita kerjakan dengan serius. Karena 8 bulan terakhir ini kita ingin semua yang dikerjakan bisa dituntaskan atau paling tidak mencapai target-target yang terbaik," pungkas AHY.
Baca Juga
PR Penyelesaian Masalah Agraria yang Menanti AHY
Direktur Kajian Hukum Agraria dan Lingkungan Celios MHD Zakiul Fikri menuturkan, PR terbesar yang perlu menjadi perhatian AHY yakni mengenai kejar tayang sisa penerbitan 10 juta sertifikat melalui program PTSL.
"Kita tahu bahwa hingga Oktober nanti pemerintah menargetkan ATR/BPN bisa menerbitkan 10 juta sertifikat dari program PTSL supaya target sertifikat sebanyak 120 juta itu tercapai. Nah, terus terang saja ini akan sangat sulit terwujud dengan transisi ke AHY ini," jelasnya.
Menilik ke belakang, menteri ATR/BPN terdahulu, yakni Hadi Tjahjanto saja pada setahun penuh dirinya di awal menjabat hanya mampu menerbitkan sekitar 6 jutaan sertifikat PTSL. Di sisi lain, PR terbesar AHY saat ini adalah untuk mengawal sekaligus mempelajari prinsip dan asas hukum pertanahan Indonesia sebagaimana termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
"Kalau lengah, ini sangat berpotensi ditunggangi mafia tanah karena bagaimanapun juga aktor mafia tanah sangat dekat di kementerian yang dipimpin AHY saat ini. Kalau mafia tanah masuk yang rugi rakyat dan negara ini dan investor tidak akan mau masuk," tambahnya.
Senada, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Indonesia Uli Arta Siagian menjelaskan, PR utama AHY di 8 bulan kepemimpinannya di bawah pemerintahan Jokowi, yakni untuk melakukan percepatan penyelesaian permasalahan tanah objek reforma agraria (TORA).
"ATR/BPN itu punya target TORA sebesar 9 juta target reforma agraria di rezim Jokowi, mulai dari periode pertama sampai kedua. Tapi realisasinya masih sangat jauh sekali. Memang ada capaian pelepasan 4,1 juta kawasan hutan tapi yang untuk rakyat baru 9%," tuturnya.
Uli juga berharap pemerintahan ke depan tidak hanya fokus mengebut program legalisasi aset saja. Melainkan turut memperhatikan konflik struktural agraria, baik antara rakyat dengan BUMN hingga konflik antara rakyat dengan pemegang HGU.
"Atau bahkan rakyat dengan negara melalui kawasan hutan, itu yang masih sangat jauh capaiannya. Itu penting menjadi PR besar di 8 bulan tersisa waktu untuk AHY memimpin kementerian ATR/BPN," pungkas Uli.
