Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya mulai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 pada Senin (12/2/2024) atau dua hari menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Sebagaimana diketahui, APBN 2025 nantinya akan menjadi APBN yang akan digunakan oleh presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi), apakah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ataupun Ganjar Pranowo.
Dalam unggahan Instagram pribadinya, @smindrawati, Bendahara Negara bersama jajaran eselon I Kemenkeu mulai mendiskusikan terkait pembahasan awal APBN 2025.
Pembahasan tersebut meliputi diskusi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025.
“Pembahasan KEM-PPKF ini merupakan bagian dari langkah awal perancangan APBN tahun 2025,” ujarnya, Selasa (13/2/2024).
Sebagai informasi, KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi ulasan mendalam terkait gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal.
Baca Juga
Dokumen KEM nantinya akan menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun berikutnya.
Gambaran ini nantinya akan jadi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.
Sementara dokumen PPKF menyampaikan arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan tahunan yang akan ditempuh pemerintah. Tujuannya, untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mengurai isu-isu strategis, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Hal-hal yang termuat dalam KEM-PPKF ini nantinya akan jadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan belanja untuk tahun mendatang, RAPBN.
Lebih lanjut, Sri Mulyani secara khusus meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, agar APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental, juga berbagai harapan dari masyarakat Indonesia.
Dirinya menegaskan bahwa APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia.
Berkaca dari tahun lalu, Sri Mulyani juga memulai pembahasan awal APBN 2024 pada Februari 2023.
Adapun, postur APBN 2024 yang telah pemerintah tetapkan yaitu pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, belanja negara mencapai Rp3.325,1 triliun dan defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,29 persen terhadap PDB.
