Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk setop penyaluran bantuan sosial (bansos) beras beberapa hari jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan beras pada 11-14 Februari 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan agar hari tenang menjelang pencoblosan lebih kondusif.
"Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara [penyaluran bantuan beras] di hari tenang tangggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024," ujar Arief saat dihubungi, Selasa (6/2/2024).
Namun, rencana penghentian sementara bantuan beras di hari tenang Pemilu itu masih belum difinalkan. Musababnya, kata Arief, Bulog juga telah membuat perencanaan distribusi bantuan beras nasional.
"Kami akan informasikan kembali secepatnya. Sedang dipertimbangkan, kasihan yang memang memerlukan, di lain sisi ada masa tenang," tuturnya.
Adapun soal isu maraknya bantuan sosial yang dipolitisasi jelang Pemilu, Arief enggan memberikan komentar lebih jauh. Arief menilai bahwa bantuan pangan beras sudah direncanakan jauh sebelum masa kampanye dan pesta demokrasi.
Baca Juga
Dia pun memastikan, bantuan pangan tidak hanya disalurkan jelang pemilu, tapi juga setelah pemilu akan diteruskan. Sebab, dia mengklaim bantuan beras efektif menahan kenaikan harga akibat produksi beras dalam negeri yang merosot.
"Negara hadir untuk masyarakat yang memerlukan [bantuan beras], siapapun nanti Presiden terpilih," katanya.
Berdasarkan data Perum Bulog, realisasi penyaluran bantuan beras pada 2023 mencapai 1.494.441 ton dengan rincian 640.590 ton di tahap I dan 853.851 ton tahap II. Sementara total penyaluran bantuan beras pada 2024 tercatat sebanyak 145.163 ton.
