Bisnis.com, JAKARTA - Debat terakhir calon presiden akan berlangsung pada Ahad (4/2). Tema debat kelima membahas persoalan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Ini selaras dengan The Sustainable Development Goals (SDGs) Report 2023, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan lima aksi utama yaitu kepala negara/pemerintah harus melakukan langkah percepatan, berkelanjutan dan transformatif; serta melakukan langkah nyata, kebijakan dan aksi terukur serta terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketidaksetaraan dan mengakhiri kerusakan alam. Selain itu, memperkuat kapasitas sumber daya manusia atau pemerintah daerah, akuntabilitas dan lembaga masyarakat.
Kepala negara/pemerintah juga harus memobilisasi sumber daya dan kebutuhan investasi; serta memfasilitasi penguatan sistem pembangunan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memperkecil kesenjangan masyarakat. Ini sangat selaras dengan tema debat cawapres kedua.
Lalu, langkah apa yang harus dilakukan?
Pertama, Tujuan 3 Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik. PBB mencatat 146 dari 200 negara telah memenuhi target SDGs mengenai kematian anak di bawah usia 5 tahun. Pengobatan HIV yang efektif telah mengurangi angka kematian global terkait AIDS sebesar 52% sejak 2010 dan setidaknya satu penyakit tropis yang terabaikan telah diberantas di 47 negara.
Namun masih ada persoalan lain, seperti penurunan angka kematian ibu dan perluasan cakupan kesehatan universal. Sekitar 800 perempuan meninggal setiap hari karena kehamilan atau persalinan pada 2020. Dan 381 juta orang terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem pada 2019 karena pembayaran kesehatan yang dikeluarkan sendiri. Pemerintah harus meningkatkan investasi pada sistem kesehatan untuk mendukung pemulihan negara dan membangun ketahanan terhadap ancaman kesehatan di masa depan.
Baca Juga
Kedua, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas. PBB melaporkan pelambatan pendidikan berkualitas akibat pandemi Covid-19 dan menyebabkan hilangnya pembelajaran di empat dari lima dari 104 negara. Hanya satu dari enam negara yang akan mencapai target penyelesaian sekolah menengah umum, 84 juta anak dan remaja akan putus sekolah, dan 300 juta siswa/i tidak akan memiliki keterampilan dasar berhitung dan membaca.
Selain itu, 79 negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah masih menghadapi kesenjangan pembiayaan tahunan. Untuk itu, pembiayaan pendidikan harus menjadi prioritas investasi nasional, menjadikan pendidikan gratis dan wajib, meningkatkan jumlah guru, meningkatkan infrastruktur sekolah dasar, serta melakukan transformasi digital pendidikan dan pembelajaran.
PENGANGGURAN
Ketiga, Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. PBB menilai akibat berbagai krisis perang dan perubahan iklim menempatkan perekonomian dunia dalam ancaman serius. Pertumbuhan PDB riil per kapita global akan melambat. Kondisi perekonomian yang penuh tantangan mendorong lebih banyak pekerja memasuki lapangan kerja informal.
Ketika perekonomian mulai pulih, tingkat pengangguran global mengalami penurunan yang signifikan. Namun, tingkat pengangguran kaum muda masih jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran orang dewasa, hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjamin peluang kerja bagi kelompok muda. Pemerintah harus mereformasi sistem keuangan untuk mengatasi peningkatan utang, ketidakpastian ekonomi, dan ketegangan perdagangan, serta mempromosikan upah yang adil dan pekerjaan yang layak bagi kaum muda.
Keempat, Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. PBB mencatat pertumbuhan manufaktur global melambat menjadi 3,3% pada 2022, dari 7,4% pada 2021. Kemajuan di negara kurang berkembang masih jauh dari cukup untuk mencapai target menggandakan pangsa manufaktur dalam PDB. Namun, industri teknologi menengah-tinggi dan tinggi menunjukkan tingkat pertumbuhan kuat. Pada 2022, 95% populasi dunia berada dalam jangkauan jaringan broadband seluler, namun beberapa wilayah masih belum terlayani.
Emisi karbon dioksida global dari pembakaran energi dan proses industri meningkat 0,9% ke angka tertinggi baru sepanjang masa sebesar 36,8 miliar metrik ton, jauh di bawah pertumbuhan PDB global. Pemerintah harus berinvestasi pada teknologi canggih, menurunkan emisi karbon, membangun infrastruktur tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi baru.
Sesuai sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan selaras amanat UUD 1945 Pasal 28H (1), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tugas pemimpinlah membawa negeri ini sehat sejahtera. Semoga.
