Bisnis.com, MAMUJU – Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Dida Gardera mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) turut ikut serta dalam pembagian bantuan sosial (bansos).
Dida tidak menjawab secara langsung alasan mengapa Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut turun ke lapangan membagikan bantuan sosial.
Meski demikian, Dida menyampaikan dalam hal ini Kemensos ikut serta dalam persiapannya. Pemerintah pun menggunakan data milik Kemensos untuk penyaluran ini.
“[Kemensos] diikutsertakan dalam rapat terkait bantuan pangan. Rapat terakhir secara komprehensif dua minggu lalu,” ujarnya usai Penyaluran Bantuan Pangan di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (2/2/2024).
Dida menjelaskan, data dari Kemensos kemudian dipadankan dengan data di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Sementara pendistribusian dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (Bulog) bersama para mitra penyalur, termasuk Kantor Pos.
Baca Juga
Pada awal November 2023 saat Menteri Keuangan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, dan Perwakilan Menteri PUPR melakukan konferensi pers terkait BLT El Nino pun, Mensos absen dari giat tersebut tanpa ada yang mewakili.
Sementara dalam konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024), Menteri Sosial bahkan tak masuk daftar undangan.
Di mana saat itu pemerintah mengumumkan lanjutan pemberitan bantuan pangan dan BLT Rawan Pangan (sebelumnya bernama BLT El Nino).
Untuk diketahui, konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
Airlangga menekankan bahwa pemerintah terus melanjutkan penyaluran Program Bantuan Pangan di seluruh wilayah. Bantuan ini menjadi salah satu instrumen kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas dan menanggulangi kenaikan harga pangan.
Berdasarkan data BPS, imbuhnya, bantuan pangan tahap pertama yang disalurkan sejak April hingga Juli 2023 dan tahap kedua yang dimulai pada September 2023 lalu, turut menjaga level inflasi nasional.
Inflasi 2023 berhasil tercatat sebesar 2,61% (year-on-year/yoy), sementara per Januari 2024, inflasi terus melandai ke level 2,57% yoy.
