Bisnis.com, BANDUNG – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) membeberkan biang kerok produk hilir minyak kelapa sawit RI yang masih lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Padahal, Indonesia memiliki lahan sawit lebih luas dibandingkan dengan negari Jiran itu.
Plt. Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga mengatakan jenis produk turunan sawit yang telah dihasilkan Indonesia saat ini sebanyak 180 produk. Sedangkan, Malaysia mampu menghasilkan 260 jenis produk turunan.
“Di Malaysia mereka lebih banyak, Malaysia hampir 260 jenis produk turunan. Mereka sudah menghasilkan antara lain tocotrienol dan tokoferol langsung di ekstrak dari sawitnya,” kata Sahat dalam Workshop Jurnalis Industri Sawit di Bandung, Kamis (1/2/2024).
Dalam hal ini, Sahat menyebut teknologi pengolahan sawit Malaysia sudah mampu menghasilkan tocotrienol yang harga nya mencapai US$800 per 1 kilogram.
Sahat tak menampik bahwa teknologi pengolahan sawit di Malaysia lebih maju dibandingkan yang dimiliki Indonesia. Hal ini lantaran iklim usaha di Malaysia yang disebut lebih terjamin keamanan serta keteraturan regulasi.
Untuk bisa menambah produk turunan hasil olahan sawit, menurut Sahat, Indonesia sudah semestinya menciptakan situasi pasar domestik yang lebih kondusif.
Baca Juga
“Kalau konsistensi dan regulasi berjalan, saya yakin kita punya industri hilir akan jauh lebih tinggi dari mereka [Malaysia], mereka hanya punya 5 juta hektare kok,” ujarnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Pertanian, total luas perkebunan sawit di Tanah Air naik dari 14,9 juta hektare pada tahun 2022 menjadi 16,38 juta hektare pada tahun 2023 dengan rincian 53% atau 8,64 juta hektare milik perusahaan swasta, sedangkan 42% atau 6,94 juta hektare berstatus sebagai perkebunan rakyat dan 800.000 hektare dalam penguasaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lebih lanjut, Sahat terus mendorong pembentukan Badan Sawit yang setara dengan Kementerian/Lembaga untuk secara khusus mengelola komoditas ini.
“Jangan terlalu banyak Kementerian yang cawe-cawe disitu maka sawit itu berikan kepada satu badan, dia lah regulator yang langsung melapor kepada presiden. Kementerian yg lain itu hanya supporting tapi tidak decision maker,” tuturnya.
