Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut resmi melakukan penandatanganan Addendum II Konsesi Terminal Petikemas Makassar New Port Tahap I dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan mengurangi biaya logistik di wilayah Indonesia Timur.
Dia melanjutkan, perjanjian ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pengelolaan pelabuhan di Indonesia agar lebih profesional, efektif, dan efisien. Makassar New Port diharapkan menjadi pelabuhan utama dan hub distribusi logistik di Indonesia Timur, khususnya untuk ekspor produk andalan seperti cokelat, kopi, dan olahan kayu.
Antoni mengatakan, tarif kompetitif di Makassar diharapkan akan menarik perusahaan pelayaran, memungkinkan kapal-kapal yang lebih banyak dan berkapasitas besar untuk melayani rute Makassar-Surabaya tanpa perlu sampai ke Sorong atau Ambon.
"Makassar akan menjadi lebih menarik ketika tarifnya kompetitif sehingga akan banyak yang melayari Makassar bolak balik Surabaya tanpa perlu sampai Sorong atau Ambon. Sehingga dari Makassar akan ada kapal-kapal lain yang melayani dan akan menarik bagi perusahaan pelayaran," ujar Antoni dalam keterangan resminya, Selasa (30/1/2024).
Adapun, Proyek Strategis Nasional (PSN) Makassar New Port dicanangkan oleh pemerintah sebagai solusi terhadap kepadatan yang akan terjadi di Pelabuhan Soekarno Hatta. Dengan target layanan 200.000-300.000 TEUs pada tahun 2024, Makassar New Port diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan bersaing dengan negara tetangga.
Baca Juga
Sementara itu, Direktur Strategi Pelindo Prasetyo menekankan peran penting Makassar New Port dalam mendukung distribusi logistik untuk Indonesia Timur. Sejak mulai beroperasi pada 2019, pelabuhan ini telah memainkan peran kunci dalam kelancaran arus logistik dan mengurangi logistic cost di wilayah Indonesia Timur.
"Oleh karena itu Makassar New Port terus dikembangkan untuk peningkatan kapasitas dan layanannya. Ke depannya Makassar New Port akan difokuskan pada layanan peti kemas di Makassar ini untuk berpindah ke Makassar New Port," ujarnya.
Adapun perjanjian ini merupakan tindak lanjut kerja sama Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengoperasikan Makassar New Port. Addendum ini melibatkan penambahan ruang lingkup 1B dan 1C tanpa mengubah nilai dan jangka waktu saat ini.
Dengan selesainya pembangunan tahap 1B dan 1C, kapasitas terminal peti kemas Makassar New Port meningkat 150 persen, dari 1 juta TEUs menjadi 2,5 juta TEUs.
Sebagai informasi, pada 2023, awalnya Pelindo Regional 4 menetapkan RKAP arus bongkar muat sebesar 193.287 TEUs. Namun, melihat derasnya arus bongkar muat pada awal 2023, Pelindo lalu menaikkan target dalam RKAP Perubahan 2023 menjadi 212.675 TEUs. Sampai akhir 2023, arus bongkar muat di Makassar New Port sudah melewati 257.981 TEUs.
_(1).jpg?w=348&h=261)
