Bisnis.com, JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai bahwa program hilirisasi yang didorong pemerintah berdampak minim pada kesejahteraan rakyat.
Hal ini disampaikannya dalam debat cawapres pada Minggu (21/1/2024). Cak Imin bahkan menilai program hilirisasi pemerintah dilakukan secara ugal-ugalan, yang juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan.
"Data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," katanya.
Untuk diketahui, pemerintah mencatat bahwa hilirisasi nikel telah memberikan nilai tambah ekspor komoditas ini hingga sebesar US$33,8 miliar atau sekitar Rp510 triliun pada 2022.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan bahwa jika melihat data pertumbuhan ekonomi daerah, kawasan hilirisasi mencatatkan pertumbuhan hingga dua digit.
Selain itu, pertumbuhan kinerja sektoral untuk logam dasar juga mencatatkan pertumbuhan hingga dua digit.
Baca Juga
Namun demikian, meski memberikan dorongan yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi, Andry mengatakan bahwa program hilirisasi pemerintah memberikan dampak yang signifikan pada kerusakan lingkungan, juga belum berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan-kawasan hilirisasi tersebut.
Dia mencontohkan, petani di kawasan tersebut kesulitan untuk memanen karena wilayahnya mengalami sedimentasi limbah. Hal yang sama terjadi pada nelayan dengan hasil tangkapan yang menurun.
“Karena pekerjaan tradisional tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah hilirisasi. Tentunya dengan kondisi sulit mendapatkan pekerjaan tadi maka akan memberikan implikasi pada peningkatan kemiskinan,” katanya dalam diskusi, Senin (22/1/2024).
Selain itu, Angry menyoroti prevalensi stunting yang juga masih besar di kawasan hilirisasi. Tidak hanya menimbulkan masalah lingkungan, program hilirisasi juga memberikan dampak yang signifikan dari sisi sosial.
Oleh karenanya, Andry menilai bahwa investasi yang didorong masuk oleh pemerintah, khususnya terkait hilirisasi, hanya berfokus pada kuantitas, bukan kualitas.
“Jadi pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya bagaimana menciptakan model hilirisasi yang bisa mengakomodir penciptaan lapangan kerja yang besar dan dampak destruktif lingkungan yang bisa diminimalisir,” jelasnya.
