Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan kritikan dari calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 2 Mahfud Md dalam Debat Cawapres pada Minggu (21/4/2024).
Proyek-proyek yang mendapat kritikan dari kedua cawapres tersebut termasuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).
Proyek yang dimaksud antara lain, food estate atau lumbung pangan, giant sea wall, hilirisasi sumber daya alam, hingga Rempang Eco City.
Berikut daftar proyek andalan Jokowi yang dikritik Mahfud dan Cak Imin:
1. Food Estate
Dalam momentum debat keempat Cawapres, Minggu (22/1/2024), Cak Imin mengkritik proyek food estate yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) di pemerintahan Jokowi.
Imin menyebut, proyek food estate gagal. Dia juga mengkritik pemerintah mengabaikan keberadaan petani di Indonesia.
Baca Juga
"Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita, ini harus dihentikan," kata Cawapres yang akrab disapa Cak Imin dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024).
Senada, cawapres nomor urut 3, Mahfud Md juga melontarkan kritik terhadap program food estate. Mahfud menyebut bahwa program lumbung pangan tersebut gagal dan justru berdampak buruk terhadap lingkungan.
“Jangan misalnya seperti food estate, yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong, kita?” katanya di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).
2. Hilirisasi
Proyek andalan Jokowi lainnya yang juga mendapat kritikan ialah program hilirisasi sektor tambang.
Cak Imin beranggapan proses hilirisasi yang dijalankan Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.
"Kita saksikan dalam proses penambanagan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujarnya.
Di sisi lain, Cak Imin juga menilai perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dia memberi contoh, di Sulawesi Tengah misalnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut naik 13%. Akan tetapi, masyarakatnya masih miskin.
"Rakyatnya tetap miskin dan tidak menikmati hilirisasi. Jadi apa yang mau kita lakukan sementara [tambang] ilegal tetap berlanjut," ucap Cak Imin.
Sementara itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan program hilirisasi sumber daya alam yang telah dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Saya tidak pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita bisa keluar dari middle income trap," ujarnya.
3. Rempang Eco City
Proyek lainnya yang mendapat kritikan ialah Rempang Eco City. Proyek yang termasuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) ini dinilai Cak Imin menimbulkan konflik.
Cak Imin menilai, Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional yang tidak melibatkan keberadaan masyarakat adat hingga akhirnya menimbulkan konflik.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menilai ada pemaksaan dalam proyek Rempang Eco City karena tidak melibatkan masyarakat.
"Masyarakat tidak pernah diajak dialog, ada pemaksaan melalui PSN, tidak diajak bicara, Rempang misalnya itu tidak melibatkan sungguh-sungguh masyarakat sekitarnya," ujar Cak Imin.
4. Giant Sea Wall
Proyek Giant Sea Wall yang sebelumnya didorong percepatan pembangunannya oleh Presiden Jokowi juga turut mendapat kritikan. Proyek ini belakangan kembali didorong pembangunannya oleh Prabowo Subianto.
Cak Imin yang merupakan cawapres pasangan Anies Baswedan ini menyebut, proyek giant sea wall bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah penurunan permukaan muka tanah (land subsidence).
"Negara harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalah," kata Muhaimin.
Di samping itu, Imin juga menuturkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa di laut Jakarta yang dahulu disebut sebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tidak membawa hasil yang baik.
Terlebih, tambah Muhaimin, konstruksi proyek giant sea wall dinilai tidak disandarkan pada kepentingan manusia dan alam, sehingga pemerintah diminta untuk perlu taubat ekologi.
"Dengan kesadaran ini maka kita harus kembali bahwa pembangunan dan kebijakan nasional harus berpihak pada yang namanya keadilan, keadilan iklim, keadilan ekologi dan keadilan antar generasi, dan keadilan agraria dan sosial," ujar Muhaimin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
