Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyentil proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang belakangan kembali didoron pembangunannya oleh Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.
Cawapres yang akrab disapa Cak Imin ini menyebut, proyek giant sea wall bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah penurunan permukaan muka tanah (land subsidence).
"Negara harus serius mengatasinya, tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalah," kata Muhaimin dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024).
Di samping itu, Imin juga menuturkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa di laut Jakarta yang dahulu disebut sebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tidak membawa hasil yang baik.
Terlebih, tambah Muhaimin, konstruksi proyek giant sea wall dinilai tidak disandarkan pada kepentingan manusia dan alam, sehingga pemerintah diminta untuk perlu taubat ekologi.
"Dengan kesadaran ini maka kita harus kembali bahwa pembangunan dan kebijakan nasional harus berpihak pada yang namanya keadilan, keadilan iklim, keadilan ekologi dan keadilan antar generasi, dan keadilan agraria dan sosial," ujar Muhaimin.
Baca Juga
Sebagai informasi, Menhan Prabowo Subianto belakangan tiba-tiba mendorong kembali pembangunan giant sea wall di wilayah Utara Jawa yang sebelumnya sempat digaungkan Presiden Jokowi.
Bahkan, Menhan yang saat ini juga tengah menempuh proses kampanye sebagai Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 itu mewanti-wanti agar proyek ini tidak terjebak dalam kepentingan politik 5 tahunan saja.
Pasalnya, Prabowo menilai pembangunan tanggul laut tersebut diperkirakan memerlukan waktu hingga mencapai 40 tahun untuk dapat rampung sepenuhnya.
"Saya kira politikus biasanya berpikir dalam kurun waktu 5 tahunan, kita mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan pemimpin politik. Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai politik, yang partai politik itu diawaki oleh politisi dan politisi itu berpikir 5 tahunan, karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa 5 tahunan," ujar Prabowo.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) justru menyatakan bahwa proyek giant sea wall yang didorong pembangunannya oleh Prabowo belum menjadi prioritas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fattah, menjelaskan bahwa proyek giant sea wall yang dicanangkan Prabowo untuk dibangun di pesisir utara Pulau Jawa merupakan opsi terakhir yang akan dilakukan oleh PUPR.
Dia menyebut, Kementerian PUPR akan terlebih dahulu menangani masalah penurunan permukaan muka tanah (land subsidence) dari hilir dengan meluncurkan sejumlah regulasi mulai dari pelarangan penggunaan air tanah hingga membangun sarana infrastruktur pompa air.
"Mudah-mudahan dengan sistem ini sudah cukup. Jadi kita tidak perlu lagi giant sea wall. Tapi kalau sistem ini tidak berfungsi, kita juga harus, jadi stepping, bertahap," ujar Zainal.
