Bisnis.com, JAKARTA - Debat calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang ke-4 pada malam ini akan membahas isu tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam (SDA) dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Adapun terkait dengan persoalan pangan, para paslon dalam dokumen visi-misinya menyinggung soal kebijakan impor pangan yang selama ini masih terus dilakukan Indonesia. Begini perbandingan kebijakan impor pangan masing-masing paslon.
Pada misi kemandirian pangan dari paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Amin) menyebut akan meminimalkan impor pangan dengan cara meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi risiko dan gejolak pasokan pangan akibat perubahan iklim dan dinamika geopolitik.
Sementara pada misi swasembada pangan paslon Prabowo - Gibran menyebut bakal memperkuat tata kelola impor pangan pokok dan utama agar lebih efektif dan optimal sehingga tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya.
Terakhir, pada misi kedaulatan pangan dan industri pertanian, paslon nomor urut 03 Ganjar - Mahfud menyebut akan membatasi impor pangan pokok hanya untuk kondisi darurat seperti bencana alam, termasuk gagal panen masif.
Sebagaimana diketahui, impor beras pada pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap menjadi yang terbesar. Meskipun pemerintah selalu mengatakan berupaya mewujudkan swasembada pangan, tapi impor beras terus mengalir deras.
Baca Juga
Secara terperinci, impor beras pada 2015 tercatat sebanyak 861.601 ton; impor beras pada 2016 mencapai 1,2 juta ton, kemudian pada 2018 impor beras tercatat sebanyak 2,3 juta ton. Setelah tiga tahun sejak 2018, kemudian pada 2023 impor beras justru melonjak signifikan mencapai 3,06 juta ton.
Teranyar, Presiden Jokowi di akhir masa kepeimpinannya resmi menetapkan impor beras 2024 sebanyak 2 juta ton. Dengan demikain, secara total impor beras para era Jokowi mencapai sekitar 9,42 juta ton.
Pengamat Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar), Syaiful Bahari dalam keterangan resmi pada Oktober 2023 lalu menyebut, jika dibandingkan dengan era pemerintahan Soeharto, impor beras hanya dilakukan sebanyak 6,1 juta ton.
Adapun, pada periode pemerintahan B.J Habibie impor beras dilakukan sebanyak 4,35 juta ton dan pada era Susilo Bambng Yudhoyono impor beras hanya sebanyak 4,5 juta ton. Syaiful menilai, masifnya impor beras menunjukkan kegagalan pemerintah membangun sistem ketahanan pangan nasional.
