Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta(Perseroda) membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan suap perusahaan perangkat lunak (software) asal Jerman, SAP.
Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, menegaskan, pihaknya tidak menemukan kasus suap seperti yang diungkapkan dalam dokumen Otoritas Bursa Amerika Serikat (AS) atau Security and Exchange Commission (SEC).
Tomo menuturkan, dugaan suap pada laporan SEC itu berkaitan dengan penyediaan Enterprise Resource Planning (ERP).
"Tidak pernah ditemukan kasus suap seperti yang disebutkan SEC," ujarnya saat dikonfirmasi, dikutip Sabtu (20/1/2024).
Meski demikian, Tomo mengatakan pihaknya tetap mendalami informasi tersebut pada dokumen yang beredar. Dia menuturkan, PT MRT Jakarta (Perseroda) mendukung penyelidikan yang dilakukan dan siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk menuntaskan dugaan ini.
“Kami siap bekerja sama dengan penegak hukum ketika dilakukan langkah hukum yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” jelasnya.
Baca Juga
PT MRT Jakarta (Perseroda) berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan ISO 31000 sejak tahun 2014. Hal ini juga diperkuat dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai SNI ISO 37001:2016.
Dia menuturkan, integritas merupakan hal fundamental dan menjadi salah satu core values internal yang utama. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ini diterapkan oleh manajemen PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk mengendalikan risiko terkait penyuapan di tiap kegiatan perusahaan termasuk salah satunya dalam proses perencanaan dan pengadaan.
Sebelumnya, Otoritas Bursa Amerika Serikat (AS) atau Security and Exchange Commission (SEC) mengungkap dugaan pemberian suap oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, kepada 8 kementerian/lembaga, BUMN dan BUMD di Indonesia.
Kasus itu merupakan kasus yang sama dengan yang ditangani oleh Departemen Kehakiman AS. SAP disebut memberikan suap kepada sejumlah pejabat di Indonesia, maupun negara lain, seperti Afrika Selatan maupun Azerbaijan.
Berdasarkan dokumen milik SEC, SAP melalui SAP Indonesia disebut terlibat dalam pembayaran tidak sah kepada pejabat di 8 entitas milik negara di Indonesia untuk memperoleh kerja sama kontrak.
Mereka adalah Balai Penyedia dan Pengelola Penyediaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) (sekarang Bakti Kominfo) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kemudian, Kementerian Sosial (Kemensos), PT Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) atau MRT, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).
