Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).
Struktur organisasi badan nuklir itu telah disampaikan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai tindak lanjut dari Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO sebagai upaya pemenuhan syarat International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam pembangunan PLTN.
“Dalam sidang paripurna yang dipimpin Pak Presiden akan kita paparkan juga sekaligus minta arahan, ketuanya Menko Marinves Luhut dan ketua hariannya Menteri ESDM Arifin Tasrif,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM Djoko Siswanto saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Selanjutnya, anggota NEPIO bakal berisikan ketua dewan pengarah BRIN, menteri atau kepala lembaga terkait, anggota DEN dan ketua majelis pertimbangan tenaga nuklir.
Sementara itu, struktur NEPIO juga mengakomodasi wakil ketua harian tim atau kapokja yang membawahi Pokja 1 urusan strategi, perencanaan dan kewilayahan. Selanjutnya, Pokja 2 membidangi perizinan, pembangunan, dan pengoperasian dan Pokja 3 mengurusi hubungan kelembagaan dan masyarakat.
“Nuklir ini penting mendapat respons dari masyarakat,” kata Djoko.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempertimbangkan untuk mempercepat operasi komersial PLTN skala kecil dalam peta jalan transisi energi mendatang.
Sekretaris Jendral Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pertimbangan itu diambil untuk mempercepat bauran energi bersih dalam sistem kelistrikan nasional. Kendati demikian, kata Dadan, pemerintah masih berpikir untuk tetap mematok tenggat operasi PLTN skala besar dengan kapasitas minimal 1 gigawatt (GW) pada 2039.
“Dari hasil simulasi, memang tahun 2039 untuk PLTN skala besar. Kami sedang mempertimbangkan untuk percepatan implementasi PLTN untuk pembangkit yang kapasitasnya lebih kecil [SMR]," ujar Dadan, Selasa (28/3/2023).
Berdasarkan peta jalan transisi energi Kementerian ESDM, adopsi PLTN masuk ke dalam jaringan kelistrikan nasional baru dimulai pada 2039 mendatang. Saat itu, secara bertahap kapasitas terpasang diharapkan sudah mencapai 1 GW hingga 2 GW.
Di sisi lain, dia mengatakan, minat investasi dari sejumlah negara belakangan sudah makin kelihatan untuk berinvestasi di sektor PLTN Indonesia. Hanya saja, kata dia, belum ada investor langsung yang menunjukkan komitmennya saat ini.
“Investor secara langsung belum ada, tapi beberapa negara, seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia sudah menyampaikan minatnya untuk bekerja sama pengembangan PLTN,” kata dia.
