Di sisi lain, sejumlah pihak mengharapkan pemerintah untuk menunda regulasi pajak hiburan. Pakar Strategi Pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi, menyampaikan, meski penerapan pajak hiburan berdampak positif yakni menambah pendapatan pemerintah, tapi minat wisatawan mancanegara ke Indonesia dikhawatirkan menurun akibat biaya liburan yang besar. Belum lagi biaya tiket wisata di Indonesia yang mahal.
“Kebijakan ini belum terlalu urgent untuk diterapkan di saat para pelaku industri pariwisata baru saja bangkit dari dampak pandemi Covid-19,” kata Taufan kepada Bisnis, Kamis (11/1/2024).
Menurutnya, waktu yang paling tepat untuk menerapkan pajak hiburan adalah pada 2026 atau di saat kondisi pariwisata sudah kembali normal, sesuai dengan prediksi Organisasi Pariwisata Dunia (United Nation World Tourism Organization/UNWTO).
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menilai besaran pajak hiburan yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi. Ketua Pengurus harian YLKI Tulus Abadi mengusulkan agar kenaikan pajak merujuk pada besaran angka inflasi di masing-masing daerah.
“Paling tidak kenaikannya merujuk pada besaran angka inflasi di masing-masing kota/kabupaten,” kata Tulus kepada Bisnis, Selasa (16/1/2024).
Selain itu, pemerintah diminta untuk menjelaskan secara adil dan transparan alasan ditetapkannya pajak maksimal 75% untuk jasa hiburan, apakah kebijakan ini murni untuk pendapatan negara atau tujuan lain.
Baca Juga
Pengusaha Gugat ke MK
Sejumlah asosiasi pariwisata yang terdampak aturan langsung mengambil tindakan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kenaikan pajak hiburan berpotensi mematikan bisnis pariwisata akibat harga jasa otomatis meningkat sehingga menurunkan minat masyarakat dalam melakukan kegiatan wisata.
Selain dinilai dapat mematikan industri jasa hiburan, pengusaha menyebut pemerintah dalam menyusun UU No.1/2022 tidak melibatkan pelaku usaha terkait, dan kajian naskah akademik yang digunakan dinilai lemah.
Pelaku usaha juga akan semakin terbebani dengan pajak yang besar karena selain pajak PBJT 40%, pelaku usaha juga tetap membayar pajak PPN sebesar 11%, pajak penghasilan badan (PPh) 25%, PPh pribadi selaku pengusaha sebesar 5%-35%, tergantung penghasilan kena pajak atau PKP.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi), Hariyadi Sukamdani, mengatakan, tingginya kenaikan pajak hiburan sangat bertentangan dengan kewajiban negara. Mengingat industri ini merupakan bantalan dalam menyerap tenaga kerja Indonesia secara masif, tanpa memandang tingkat pendidikan.
“Pengenaan batasan minimal 40% sampai 75% menurut pandangan kami ini justru akan mematikan industri ini,” kata Hariyadi dalam konferensi pers di Taman Sari Royal Heritage SPA, Kamis (11/1/2024).
Sejauh ini, Asosiasi SPA Terapis Indonesia (Asti) telah mengajukan judicial review atau pengujian yudisial ke MK sebagai bentuk penolakan terhadap UU No.1/2022. Gugatan tersebut sudah diterima oleh MK pada 5 Januari 2024.
Sementara, Gipi tengah mempersiapkan gugatannya ke MK guna melindungi sektor pariwisata secara keseluruhan.
Sebagai informasi, judicial review merupakan uji (toetsingrechts), baik materiil maupun formil, yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya.
“Kami sepakat untuk melakukan judicial review sehingga pada 3 Januari kita ke MK, kemudian diterima secara resmi itu 5 Januari 2024,” kata Ketua Asti Mohammad Asyhadi dalam konferensi pers di Taman Sari Royal Heritage SPA, Kamis (11/1/2024).
Sembari menunggu hasil judicial review, Menparekraf Sandiaga Uno berencana untuk mengundang pelaku usaha dan asosiasi terkait untuk membahas kebijakan tersebut serta besaran pajak yang ideal dikenakan pada industri ini. Pemerintah daerah juga diimbau untuk menunda penerapan pajak hiburan sampai adanya putusan dari MK.
