'Perang Dingin' Prabowo vs Sri Mulyani soal Anggaran Jumbo Kemenhan

Bisnis.com, JAKARTA - Hubungan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan masyarakat. Hal itu terjadi usai munculnya perdebatan terkait anggaran Kementerian Pertahanan yang diduga mencapai Rp700 triliun di era kepemimpinan Prabowo Subianto. 

Isu terkait anggaran jumbo Kemenhan awalnya dilontarkan oleh Calon presiden (capres) nomor urut 01 Anies Baswedan. Dalam debat Capres ketiga yang dilaksanakan Minggu (7/1/2024), Anies menuding bahwa anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) senilai Rp700 triliun digunakan untuk membeli alutsista bekas. 

Anies mengatakan bahwa pembelian alutsista dengan anggaran Kemhan Rp700 triliun itu dilakukan ketika separuh tentara tidak memiliki rumah dinas. 

"Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas," ujar Anies. 

Berdasarkan catatan Bisnis, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi dana yang Menkeu Sri Mulyani Indrawati berikan untuk kementerian Prabowo pada 2019 tercatat senilai Rp112,88 triliun.

Sementara pada 2020, Sri Mulyani mengeluarkan anggaran senilai Rp136,87 triliun untuk Kemenhan. Jumlah ini naik Rp23,99 triliun dari  dari realisasi 2019. Kemudian pada 2021, Prabowo menerima DIPA untuk belanja pegawai, modal, dan barang dengan total anggaran Rp125,87 triliun. Turun Rp11 triliun dari 2020. 

Selanjutnya pada 2022, anggaran untuk Kemhan merupakan yang terbesar sejak 2019 yakni mencapai Rp150,43 triliun. Lalu pada 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kemenhan senilai Rp134,32 triliun. Realisasi sementara untuk belanja modal Kemenhan tahun anggaran 2023 tercatat mencapai Rp70,9 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dari APBN. 

Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Prasetia Nugraha menggarisbawahi bahwa pernyataan Anies sebagian benar. Dia menyoroti bahwa anggaran Rp700 triliun tidak seluruhnya digunakan untuk membeli alutsista bekas. 

"Sebagian benar, karena dalam beberapa aspek misalnya rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas [produksi Czechoslovak Group/CSG] dari Qatar, dinyatakan dipending atau dibatalkan pada januari 2024," kata Prasetia. 

Prabowo Salahkan Sri Mulyani 

Masih dalam momen debat ketiga tersebut, Prabowo justru menyeret nama Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan dari Calon Presiden Nomor Urut 3, yakni Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mempertanyakan kinerja Kementerian Pertahanan yang menurun berdasarkan standar Minimum Essential Force (MEF).

Prabowo pun menjawab pertanyaan Ganjar. Dia berdalih rencana kerjanya sudah susun sejak dirinya menjabat sebagai Menhan pada 2019, hanya saja terhambat karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat anggaran di Kementerian/Lembaga harus di-refocusing.

Akibatnya, kata Prabowo, banyak usulan anggaran untuk memenuhi program pertahanan ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan [Sri Mulyani] dan masalah yang kita hadapi tolong saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan selama empat tahun, tetapi kita diganggu oleh Covid dua tahun, dimana terjadi refocusing," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengaku posisinya sebagai seorang menteri kabinet membuat dirinya tak bisa berbicara banyak di hadapan publik. 

"Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh menteri keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang tim player saya harus loyal. Jadi saya tidak banyak bicara di depan umum," ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. 

Perbesar

Respons Sri Mulyani 

Ketika ditanya oleh awak media, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar mengenai tudingan dirinya menahan anggaran Kementerian Pertahanan. 

Sri Mulyani hanya melemparkan senyum sambil terus berjalan menuju mobilnya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (9/1/2024).

Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, bahwa benar adanya pemerintah melakukan refocusing anggaran di setiap K/L pada masa pandemi Covid-19. 

Hal tersebut pula atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dimana anggaran diprioritaskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Melalui keputusan Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid berlaku untuk semua K/L melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi covid-19,” ujarnya melalui akun Twitter (kini X) @prastow, dikutip Selasa (9/1/2024). 

Prastowo menyampaikan, bahwa refocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan dan diputuskan oleh masing-masing K/L  terhadap kegiatan yang dianggap dapat ditunda selama pandemi. 

Selanjutnya, refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Meski demikian, kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran.

Realisasi dari anggaran ini pun, kata dia, selanjutnya diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR. 

“Kita bersyukur berkat kerjasama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat,” kata Prastowo.