Bisnis.com, JAKARTA – Filipina mengesahkan undang-undang yang memudahkan para wajib pajak membayar pajak mereka.
Melansir The Star, Senin (8/1/2023), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menandatangani Undang-Undang Republik No. 11976 pada hari Jumat lalu (5/1) mengenai Kemudahan Membayar Pajak, yang bertujuan untuk menopang pendapatan pemerintah yang dibutuhkan untuk mendanai proyek-proyek sosial dan infrastruktur dengan mempermudah masyarakat Filipina membayar pajak mereka.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Filipina mengatakan bahwa UU ini akan memodernisasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak dan memperkuat hak-hak wajib pajak.
”sekaligus memungkinkan pemerintah menjaring sebanyak mungkin wajib pajak ke dalam jaring pajak dengan merampingkan sistem dan meminimalkan beban wajib pajak, sehingga meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang,” demikian pernyataan Kantor Komunikasi Kepresidenan Filipina.
Di bawah UU baru ini, wajib pajak akan diizinkan untuk mengajukan pengembalian pajak secara elektronik atau manual ke Biro Pendapatan Internal (BIR), bank agen resmi, atau penyedia perangkat lunak pajak resmi.
Undang-undang ini juga mengizinkan orang yang bukan penduduk untuk mendaftar untuk mendapatkan fasilitas ini, dalam upaya untuk menarik investor asing dan mempermudah mereka untuk berbisnis di Filipina.
Baca Juga
BIR, yang merupakan badan pengumpul pendapatan utama negara ini, sekarang juga diberi mandat untuk menindaklanjuti klaim pengembalian pajak yang dipungut secara salah atau ilegal dalam waktu 180 hari.
Ambang batas untuk penerbitan tanda terima wajib dinaikkan menjadi P500 dari P100.
Jumlah halaman SPT untuk pembayar pajak mikro dan kecil juga dikurangi menjadi dua halaman dari sebelumnya empat halaman.
Fitur-fitur lain yang menonjol dari undang-undang ini termasuk klasifikasi wajib pajak menjadi mikro, kecil, menengah, dan besar; pilihan untuk membayar pajak pendapatan internal kepada bendahara kota atau kotamadya; penghapusan perbedaan antara dokumentasi dan dasar penjualan barang dan jasa; klasifikasi klaim pengembalian pajak pertambahan nilai ke dalam risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan pengurangan persyaratan dokumenter dalam berbagai prosedur perpajakan.
UU RA 11976 disebutkan sebagai legislasi prioritas selama Pidato Kenegaraan Marcos pada tahun 2022 dan 2023 dan mendukung 8 Poin Agenda Sosio-Ekonomi pemerintah melalui pengumpulan lebih banyak pajak untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.
Pemerintah Marcos ingin meningkatkan upaya pajaknya, yang merupakan bagian dari pengumpulan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), menjadi di atas 17 persen pada tahun 2028 dari lebih dari 14 persen saat ini, dan mempertahankan belanja infrastruktur pada 5 hingga 6 persen dari PDB.
Secara keseluruhan, RA 11976 mengubah 39 pasal dan mencabut satu pasal dalam Kode Pendapatan Internal Nasional tahun 1997 dalam upaya memperbarui sistem perpajakan Filipina.
