Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap agar program bantuan sosial (bansos) mulai tidak terus menjadi andalan bagi pemerintah.
Orang nomor dua di Indonesia itu menekankan agar ke depan, pemerintah secara berkala terus mengurangi sedikit demi sedikit anggaran terkait dengan bantuan sosial terhadap masyrakat miskin.
Penyebabnya, dia menilai bahwa pemberian bansos secara tak langsung merupakan bentuk upaya dalam melanggengkan dan melestarikan kemiskinan di Indonesia.
"Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan, jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit," katanya di Selasar Mersela, area Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (5/1/2024).
Lebih lanjut, Wapres Ke-13 itu pun berharap agar anggaran pemerintah pada 2024 juga tidak hanya difokuskan untuk bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan sosial guna menghilangkan kemiskinan.
Bahkan, Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu jugamenekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pengusaha agar tidak hanya berada pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga
Menurutnya, upaya tersebut lebih baik, apabila berfokus terhadap pemberian bansos. Dia mendorong agar pemerintah lebih memprioritaskan pemberdayaan pengusaha UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.
"Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus, jadi kena stunting terus kan, jadi itu supaya tidak kena stunting dinaikkan," pungkas Ma'ruf.
Dilansir dari Dataindonesia.id, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp443,4 triliun hingga akhir Desember 2023. Angka tersebut turun 3,7% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp460,6 triliun.
Menurut Kemenkeu, turunnya realisasi anggaran perlinsos disebabkan oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang cenderung volatil sepanjang tahun 2023. Ini mempengaruhi jumlah subsidi energi, sementara untuk subsidi non-energi meningkat.
Secara perinci, realisasi belanja bantuan sosial (bansos) lewat Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp159,6 triliun. Jumlah ini digunakan untuk penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,1 triliun.
Kemudian, penyaluran bantuan kartu sembako kepada 18,7 juta KPM sebesar Rp44,5 triliun. Lalu, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp7,5 triliun.
Realisasi belanja bansos lewat non-K/L sebesar Rp269,1 triliun. Penggunaannya untuk subsidi BBM Rp21,3 triliun sebanyak 16,5 juta KL, subsidi listrik Rp68,7 triliun untuk 64,5 terawatt jam, subsidi bunga KUR Rp40,9 triliun untuk 4,6 juta debitur, dan bantuan pangan Rp7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga.
Adapun, belanja bansos melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,4 triliun hingga akhir 2023. Jumlah tersebut disalurkan untuk pemberian BLT desa terhadap 2,9 juta keluarga.
Lebih lanjut, pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp496,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Nilainya meningkat 12,01% dibanding realisasi pada tahun ini.
