Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menargetkan penjualan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) tahun ini dapat ditekan di bawah alokasi yang ditetapkan di level 8,03 juta ton.
Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution mengatakan, target itu cukup beralasan setelah pemerintah mendorong kebijakan verifikasi pembelian tabung gas subsidi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) efektif per 1 Januari 2024.
“Ini akan kita laksanakan di bawah target, kita harapkan subsidi tepat LPG dengan NIK [Nomor Induk Kependudukan] meski kuota 2024 zero growth, kita coba realisasikan di bawah dari kuota tersebut,” kata Alfian saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Adapun, Kementerian ESDM memproyeksikan total konsumsi LPG tahun ini bakal mencapai 8,6 juta ton dari dua segmen pasar, tabung gas subsidi dan komersial.
Rencananya, alokasi untuk LPG subsidi diberikan maksimal 8,03 juta ton dan LPG komersial menutup sisanya minimal sekitar 570.000 ton.
Alfian mengatakan, program pembelian LPG 3 kg lewat verifikasi KTP itu memberi akses pemantauan yang lebih detail kepada Pertamina ihwal transaksi yang dilakukan masyarakat.
Baca Juga
Dengan demikian, kata dia, kuota LPG subsidi yang sudah dialokasikan dapat diarahkan kepada penerima yang berhak nantinya.
“Dengan pendataan seperti ini, pembelian LPG-LPG [subsidi] yang tidak wajar, misalnya sebuah keluarga bisa mengonsumsi 300 tabung dalam setahun, kan enggak mungkin, kalau dulu kita tidak bisa data,” kata dia.
Pada periode 2020 sampai dengan 2022, realisasi penjualan LPG subsidi atau penugasan terus tumbuh rata-rata sebesar 4,5% setiap tahunnya. Di sisi lain, realisasi LPG non penugasan rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,9%.
Sepanjang transaksi 2022 lalu, realisasi penyaluran LPG 3 KG mencapai di level 7,8 juta ton. Di sisi lain, penjualan LPG komersial pada periode yang sama susut ke level 0,46 juta ton.
Berdasarkan tren penyaluran LPG subsidi, prognosa volume penyaluran tabung gas melon itu mencapai 8,22 juta ton sampai akhir 2023. Kendati demikian, realisasinya bisa ditekan menjadi 8,07 juta ton sepanjang 2023 selepas program verifikasi data pembelian gas melon.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berharap penerapan verifikasi pembelian LPG subisdi dapat mengurangi beban subsidi yang mesti ditanggung pemerintah mendatang. Selain itu, pembelian LPG komersial diharapkan ikut terkerek nantinya.
“Penjualan LPG non-PSO [penugasan] itu makin lama makin mengecil dan sebaliknya LPG PSO itu makin lama makin membesar, tahun ini LPG PSO kurang lebih 8 juta ton itu yang membuat kami berpikir keras,” kata Tutuka.
Tutuka mengatakan, pemerintah bakal terus melanjutkan program verifikasi data pembelian LPG 3 kg tahun ini. Dia meminta masyarakat yang belum terdaftar untuk bisa meregistrasi data diri mereka ke merchant apps Pertamina.
“Kita masih biasa saja dia yang beli harus terdaftar, kalau kemarin yang tidak terdaftar masih bisa dilayani sekarang tidak dilayani. Jadi daftar dulu,” kata Tutuka.
