Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah memutuskan untuk mengerek kuota jenis BBM tertentu (JBT) Solar ke level 19 juta kiloliter (kl) pada 2024. Kuota itu naik 2 juta kl dari alokasi sepanjang 2023 di angka 17 juta kl.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, lembaganya telah mengantisipasi kemungkinan lonjakan permintaan BBM subsidi itu di tengah kontestasi politik atau pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 2024 nanti.
“Itu sudah diantisipasi karena 2024 ini kuota yang ditetapkan sudah jauh lebih banyak,” kata Erika saat Konferensi Pers BPH Migas akhir tahun di Sentul, Sabtu (30/12/2023).
Erika mengatakan, tambahan kuota itu relatif cukup untuk mengimbangi proyeksi peningkatan permintaan dari masyarakat sepanjang tahun depan.
Selain itu, dia mengatakan, BPH Migas bakal meningkatkan pengawasan penyaluran BBM subsidi itu agar lebih tepat sasaran ke kelompok penerimaan manfaat (KPM) nantinya.
“Kita terus meningkatkan pengawasan, artinya kita berupaya pertumbuhannya tidak terlalu melonjak dengan adanya pengendalian di lapangan,” kata dia.
Baca Juga
Adapun, realisasi penyaluran Solar subsidi saat ini telah mencapai 17,47 juta kl atau 102,69% dari kuota tahun ini sebesar 17 juta kl.
Selanjutnya, realisasi konsumsi JBT minyak tanah sebesar 489.000 kl atau 97,89% dan Pertalite telah tersalurkan sebanyak 29,77 juta kl atau 91,43% dari kuota tahun ini di level 32,56 juta kl.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran DPR RI sepakat untuk menaikkan alokasi subsidi energi menjadi sebesar Rp189,1 triliun pada 2024.
Jumlah tersebut naik hampir Rp4 triliun jika dibandingkan usulan pemerintah dalam RAPBN 2024, di mana alokasi subsidi energi ditetapkan sebesar Rp185,87 triliun.
“Alokasi subsidi energi tahun 2024 disepakati sebesar Rp189,10 triliun, lebih tinggi dari usulan RAPBN 2024,” kata Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU APBN 2022 Nurul Arifin dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah, Selasa (19/9/2023).
Nurul menjelaskan, alokasi subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg sebesar Rp113,27 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp75,83 triliun.
