Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah penerima bantuan pangan beras 2024 bertambah menjadi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menuturkan, jumlah penerima bantuan beras mulai tahun depan bertambah sekitar 8% dibandingkan jumlah penerima pada program bansos 2022 sebanyak 21,3 juta KPM.
"Jadi mulai Januari, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK," ujar Arief dalam keterangan resmi, Jumat (29/12/2023).
Arief menjelaskan, dengan semakin banyaknya jumlah penerima bantuan beras, maka penyaluran tahun depan dipastikan agar lebih tepat sasaran. Selain secara by name by address, Arief mengatakan nantinya penyaluran bantuan beras juga menggunakan skema by picture by NIK (Nomor Induk Kependudukan).
"Jadi tidak mungkin salah sasaran," ucap Arief.
Kendati begitu, Arief mengakui perubahaan penggunaan data bakal memicu deviasi penerima bantuan pangan dengan database yang digunakan sebelumnya. Dia mengklaim pihaknya bersama Bulog bakal memberikan dukungan untuk pemutakhiran data secara rutin.
Baca Juga
"Kita akan terus jaga aspek governance. Kita mendukung adanya pemutakhiran data di setiap bulannya," ungkapnya.
Dia menekankan, penyaluran bantuan beras menjadi keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat terlindungi dari dampak krisis El Nino yang mempengaruhi produksi dan pasokan pangan.
Di sisi lain, pengadaan beras untuk bantuan pangan diklaim menjadi langkah strategis Bapanas untuk mencegah dan meminimalisir adanya disposal atau pemusnahan stok beras Bulog. Dia pun berharap nantinya bantuan pangan di masa depan bisa memanfaatkan sumber pangan lokal di daerah seperti Jagung.
"Saat saya masuk sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, saya merasa berkewajiban agar tidak ada disposal stok di Bulog, sehingga tidak mubazir. Ini bisa disebabkan stok yang rusak karena lama mengendap di gudang. Untuk itu, stok CBP ini perlu disalurkan ke masyarakat luas yang memang membutuhkan," jelasnya.
