Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa instansinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sedang ‘kejar target’ menuju penutupan Tahun Anggaran 2023 yang akan berakhir pada pekan depan.
Hal tersebut dirinya sampaikan ketika meninjau langsung proses pelayanan perbendaharaan negara, Jumat (22/12/2023), di sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jakarta. Mulai dari KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan KPPN Jakarta VI yang berlokasi dalam 1 gedung.
“Memasuki penghujung tahun 2023, kami di Kemenkeu semakin sibuk menuju penutupan Tahun Anggaran 2023,” ungkapnya dalam Instagram @smindrawati, dikutip Minggu (24/12/2023).
Keempat KPPN ini merupakan unit vertikal dari Kanwil Perbendaharaan Jakarta yang mengelola 56% dari alokasi belanja APBN dan melayani hingga satuan kerja (satker) luar negeri.
“Meski antrean pelayanan tatap muka tampak tidak terlalu ramai, volume pelayanan secara daring [online] justru meningkat signifikan,” lanjutnya.
Baca Juga
Sri Mulyani menyampaikan pihaknya terus mengakselerasi belanja APBN pada hari-hari terakhir tahun ini. Utamanya, dengan banyaknya program kerja K/L yang telah diselesaikan pada Desember 2023.
Dalam kunjungannya tersebut, Bendahara Negara juga meninjau digitalisasi proses perbendaharaan di KPPN yang mampu mempersingkat waktu servis layanan kepada mitra satker.
Selain itu, penggunaan dashboard monitoring pagu dan realisasi anggaran juga dapat mengoptimalkan pemantauan serapan belanja di seluruh mitra satker.
Adapun, hingga 12 Desember 2023, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.588,2 triliun atau 83% dari target revisi Rp3.117,2 triliun.
Sri Mulyani menekankan, bahwa rendahnya belanja yang terealisasi bukan karena belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang turun, melainkan dari belanja subsidi BBM di mana harganya lebih rendah dari asumsi makro 2023.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memerinci bahwa penurunan yang cukup dalam terjadi pada belanja pemerintah pusat melalui belanja nonK/L yang terkontraksi 11,7%.
“Belanja nonK/L yang menurun besar adalah subsidi BBM karena harga BBM turun atau lebih rendah dari harga asumsi,” ungkapnya.
Dalam 2 minggu ke depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akan menggelontorkan belanja besar-besaran.
Pasalnya, Sri Mulyani mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong realisasi belanja dengan minimal tercapai di angka 95%.
“Kami masih punya separuh bulan sampai 29 Desember [tutup buku], 2 minggu ke depan ada Rp540 triliun kita akan membayarkan berbagai tagihan-tagihan,” ungkap Sri Mulyani.
