Bisnis.com, JAKARTA – Debat calon wakil presiden (cawapres) perdana, dengan tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, serta infrastruktur dan perkotaan, akan digelar pada Jumat, (22/12/2023).
Besok malam, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan bertarung gagasan soal ekonomi Indonesia.
Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan rentang 5,5% hingga 7%.
Chatib Basri, Ekonom Senior yang juga mantan Menteri Keuangan era SBY, menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan di atas 6%, dibutuhkan beberapa upaya ekstra.
Dia mengatakan, dengan konsep Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yaitu tambahan investasi yang dibutuhkan untuk 1% pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan tambahan investasi hingga Rp1.950 triliun untuk bisa tumbuh sebesar 7%.
Chatib menjelaskan, ICOR Indonesia saat ini sebesar 6,8, artinya 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan rasio investasi terhadap PDB sebesar 6,8%.
Baca Juga
“Jadi kalau ingin tumbuh 6-7%, dibutuhkan investasi terhadap PDB 41-47% atau dalam nominal kalau PDB harga berlaku Indonesia Rp19.500 triliun, kita butuh tambahan investasi Rp780 triliun jika ingin tumbuh 6% atau Rp1.950 triliun jika ingin tumbuh 7%,” katanya melalui unggahan di akun Instagram @chatibbasri, dikutip Kamis (21/12/2023).
Namun demikian, Chatib mengatakan bahwa rasio tabungan terhadap PDB Indonesia baru mencapai 37%, sehingga ada gap antara tabungan domestik yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan investasi.
Kondisi ini merefleksikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Jika CAD berada di atas 3% dan dibiayai oleh investasi portofolio, maka stabilitas suatu negara akan mengalami tekanan, pasar keuangan dan nilai tukar mata uang menjadi terganggu.
Oleh karena itu, Chatib mengatakan rasio tabungan terhadap PDB perlu ditingkatkan, salah satunya dengan menaikkan tax ratio atau penerimaan negara.
Kedua, menaikkan produktivitas, dengan memperbaiki kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.
Selain itu, ketiga, penting juga bagi pemerintah menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/ FDI) ke dalam negeri.
“Atau alternatif terakhir, kombinasi dari tiga kebijakan yang saya sebutkan di atas,” tutur Chatib.
