Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Jokowi Tarik Utang Rp90 Triliun dalam Sebulan

Posisi utang pemerintah per 30 November 2023 telah tembus angka Rp8.041 triliun, dari posisi di bulan sebelumnya yang senilai Rp7.950,52 triliun.
Ilustrasi rasio utang pemerintah. Dok. Freepik
Ilustrasi rasio utang pemerintah. Dok. Freepik

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang November 2023, pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menarik utang baru senilai Rp90 triliun. 

Dengan demikian, posisi utang pemerintah per 30 November 2023 telah tembus angka Rp8.041 triliun, dari posisi di bulan sebelumnya yang senilai Rp7.950,52 triliun. 

Sejalan dengan bertambahnya utang, persentase kepemilikan surat berharga negara (SBN) justru tercatat menurun dari bulan sebelumnya menjadi 88,61% dan pinjaman naik menjadi 11,39%. 

SBN domestik memiliki porsi 71,54% atau senilai Rp5.752,25 triliun dan SBN valas seniilai Rp1.372,73 triliun. Sementara pinjaman tercatat tembus angka Rp916,03 triliun.

Sementara itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode ini sebesar 38,11%, lebih tinggi dari capaian Oktober 2023 yang sebesar 37,68%. 

Meski demikian, nilai rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan akhir 2022 dan masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. 

Rasio ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40%.

Di samping posisi utang yang terus meningkat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pembiayaan APBN lewat penerbitan utang turun menjadi Rp345 triliun per 12 Desember 2023.  

Berdasarkan data APBN Kita, realisasi utang secara kumulatif per 12 Desember 2023 sebesar Rp345 triliun. Angka tersebut turun jauh dari APBN 2022 sebesar Rp544,4 triliun (year-on-year/yoy) dan desain awal APBN, yaitu Rp696,3 triliun. 

Seiring dengan rendahnya pembiayaan utang, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat melanjutkan tren defisit dengan nilai Rp35 triliun per 12 Desember 2023. 

Sri Mulyani menyampaikan secara persentase, defisit tersebut jauh dari ketentuan Undang-undang (UU) APBN 2023, yang dirancang senilai Rp598,2 triliun. 

“Jadi defisit hingga 12 Desember 2023 yang hanya Rp35 triliun atau 0,17% itu jauh lebih kecil dari desain defisit awal yang sebesar Rp598,2 triliun,” paparnya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (20/12/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper